Unduh Aplikasi

Puskulatif Tetapkan Biaya Bimtek Rp 4,5 Juta 

Puskulatif Tetapkan Biaya Bimtek Rp 4,5 Juta 
Potongan surat Puskulatif yang menetapkan biaya bimtek Rp 4,5 juta. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Direktorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, ternyata yang menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) aparat desa Aceh Tenggara di Medan, Sumatera Utara. 

Adapun pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kemendagri yakni lembaga Pusat Study Pengembangan Eksekutif dan Legislatif Indonesia (Puskulatif). Hal itu tercantum dalam surat yang dikirimkan Kemendagri ke Bupati Agara, Raidin Pinim.

Namun, AJNN menemukan surat terbaru yang dikirimkan Puskulatif kepada kepala desa/penghulu kute, sekretaris dan bendahara kute serta ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). 

Surat tersebut dikirim pada tanggal 6 Maret 2020 yang diteken langsung oleh Direktur Eksekutif Puskulatif, Zaenal Abidin, SE, dengan perihal undangan prioritas pelaksanaan bimtek khusus percepatan, penataan kewenangan desa, kabupaten/kota dan desa.

Menariknya dalam surat itu, Puskulatif hanya menetapkan biaya setiap peserta hanya Rp 4,5 juta, sudah termasuk akomodasi hotel selama 4 hari 3 malam, konsumsi, modul, seragam, tas dan sertifikat serta narasumber yang kompeten.

Surat tersebut keluar menindaklanjuti Surat Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri No.140/1719/BPD, tanggal 27 Februari 2019 dan MoU Lembaga Kajian Kebijakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (LKK-PKPD) No.01/LKK-PKPD/08/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan dalam khususnya poin ke 4 hal pelaksana kegiatan bimbingan teknis adalah lembaga yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri.

Baca: Kemendagri Tunjuk Puskulatif Pelaksana Bimtek Agara

Dalam surat itu, Puskulatif mengundang kepala desa/penghulu kute, sekretaris dan bendahara kute serta ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) beserta tenaga operator yang menguasai laptop untuk hadir dalam kegiatan prioritas pelaksanaan bimtek khusus percepatan, penataan kewenangan desa, kabupaten/kota dan desa, yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 19 Oktober 2020 (tentative) di Hotel Santika Dyandra Medan.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK), Askhalani menduga adanya mark-up dalam kegiatan bimtek yang dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Tenggara. Pasalnya kegiatan biaya yang dibebankan kepada desa tidak sesuai dengan surat Puskulatif.

Surat Puskulatif yang menetapkan biaya bimtek Rp 4,5 juta. Foto: Dok AJNN

Ia mengungkapkan setiap desa di Aceh Tenggara yang mengikuti kegiatan itu dibebankan anggaran mencapai Rp 23 juta yang bersumber dari dana desa. Biaya tersebut untuk empat orang peserta setiap desa.

“Kalau kita bagi sesuai dengan surat Puskulatif yakni 4,5 juta, berarti hanya butuh anggaran Rp 18 juta, sementara anehnya biaya yang dibebankan ke desa di Aceh Tenggara Rp 23 juta, ada selisih Rp 5 juta. Pertanyaan kemana biaya yang lebih itu,” ungkap Askhalani.

Kemudian, kata Askhalani, kalau dikalikan dengan jumlah desa yang ikut kegiatan tersebut sebanyak 330 desa. Artinya dugaan mark-up kegiatan bimtek di Aceh Tenggara mencapai 1,6 miliar.

“Bimtek itu perlu dilakukan penyelidikan oleh aparat hukum, surat Puskulatif menjadi pintu masuk untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Komentar

Loading...