Unduh Aplikasi

Pusat Menyabot Aceh

Pusat Menyabot Aceh

SEPERTI permukaan laut, hubungan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia sejak terbentuknya Undang-Undang Pemerintah Aceh mengalami pasang surut. Terkadang terlihat mesra, tak jarang gesekan antara keduanya terlihat jelas.

Dari urusan bendera dan sejumlah qanun yang diusulkan oleh pemerintahan baru di Aceh, selalu saja ada pertentangan yang menambah dinamika demokrasi. Hal ini tentu menjadi sebuah pembelajaran penting dalam bernegara. Karena baik Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Indonesia mengambil banyak pelajaran dari pergesekan ini.

Namun hendaknya seluruh proses itu didasari oleh prinsip saling menghargai dan berpegang pada keinginan untuk saling mendorong demi kebaikan bersama. Bukan menyimpang belati di punggung dan menikamnya saat yang lain lengah.

Dan ini tidak terlihat saat pelaksana tugas Gubernur Aceh Soedarmo memanfaatkan kesempatan kecil kekuasaannya untuk menunjuk konsorsium pengusul Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe. Padahal, pada 12 Oktober 2016, Zaini menandatangani surat pengusulan KEK Arun Lhokseumawe.

Alih-alih menghargai upaya Zaini, Gubernur Aceh sebenarnya, yang menjadikan Pemerintah Aceh sebagai pengusul KEK. Soedarmo malah bertindak lancang. Padahal, dengan status sebagai pengusul, Pemerintah Aceh akan membentuk badan pengelola KEK dengan menunjuk Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang bekerja sepenuhnya atas nama Aceh. Dengan skema ini, Pemerintah Aceh bertindak sebagai pemegang saham mayoritas tanpa harus menyetorkan dana investasi.

Tak ada satupun aturan yang membenarkan Soedarmo melakukan tindakan lancang ini. Apalagi tindakan ini dilakukan dengan mengorbankan kedaulatan Aceh yang dituangkan dalam Perjanjian Damai di Helsinki. Soedarmo juga melanggar sejumlah aturan yang membatasi kewenangannya sebagai pejabat sementara.

Pemerintah Pusat juga jangan belagak pilon dengan membiarkan Soedarmo mengajukan usulan ini sendirian, tanpa berkoordinasi dengan Zaini selaku pemegang kedaulatan pemerintahan di Aceh. Jika tak mau dikatakan sebagai sabotese, ini adalah kecurangan yang sangat nyata. Atau mungkin aturan cuti kampanye ini dirancang untuk menyabot kewenangan Aceh untuk berdaulat.

Komentar

Loading...