Unduh Aplikasi

Pusat Masih Gantung Pilkada Aceh

Pusat Masih Gantung Pilkada Aceh
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. 

Hari ini, Rabu, 9 Desember 2020, pilkada itu digelar. Total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sementara, daerah-daerah yang belum menggelar Pilkada serentak 2020, Pemerintah Pusat sudah memutuskan akan digelar pada 2024. Bagaimana dengan Provinsi Aceh yang masa jabatan Gubernur habis pada 2022. Hingga kini belum ada keputusan dari Pemerintah Pusat kapan Pilkada Aceh digelar.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh galau dengan belum ada keputusan itu. Bahkan anggaran untuk persiapan Pilkada diduga juga belum masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2021. Walaupun sejumlah kabupaten/kota di Aceh sudah memasukkan anggaran tersebut.

Pada Maret 2020, KIP Aceh pernah menyurati Pemerintah Aceh dengan perihal penyampaian usulan rencana anggaran biaya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri malah mengklaim kalau Pilkada Aceh akan digelar pada 2022 meski belum ada keputusan yang resmi dari KPU Pusat.

Saat dihubungi AJNN, Samsul Bahri mengungkapkan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

"KIP Aceh siap melaksanakan pilkada 2022 sesuai UUPA nomor 11 tahun 2006, dimana pemilihan kepala daerah di Aceh berlangsung setiap lima tahun sekali," kata Samsul Bahri, kepada AJNN, Sabtu (5/12).

Kendati demikian, KIP Aceh tetap akan berkoordinasi dengan KPU pusat terkait pemilihan kepala daerah yang direncanakan akan berlangsung pada 2022.

"Kami tetap berkoordinasi dengan KPU RI terkait pilkada 2022, bukan minta izin ya, karena dalam UUPA juga disebutkan KIP bagian dari KPU RI," tuturnya.

ia menyebutkan, pihaknya sedang menyiapkan rancangan tahapan pilkada Aceh untuk segera ditetapkan.

Sebelumnya, kata Samsul Bahri, KIP Aceh juga sudah menyerahkan perencanaan tahapan dan anggaran ke DPRA dan Pemerintah Aceh.

"Kami sudah menyelesaiakan perencanaan tahapan, perencanaan anggaran dan itu sudah kami serahkan ke DPRA dan Pemerintah Aceh, sekarang kita sedang merevisi tahapan mana yang kita-kira ada permasalahan kami mantapkan dulu, dalam minggu ini akan kami tetapkan," sebutnya.

Samsul Bahri menyarankan, Pemerintah Aceh untuk terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga pilkada Aceh tetap berlangsung pada 2022.

"Saya pikir pemerintah tetap harus mengkoordinasi dengan Kemendagri agar Pilkada berlangsung 2022, kalau hanya duduk diam ini ditakutkan tidak akan terjadi, karena KIP hanya penyelenggara, kami kapanpun siap," tuturnya.

Terkait anggaran pilkada Aceh, KIP telah mengusulkan sebanyak Rp 214 miliar, usulan tersebut sudah termasuk tiga kabupaten/kota yang tidak memilih bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota yang ditanggung Pemerintah Aceh.

"Anggaran tersebut sudah termasuk tiga kabupaten/kota yang tidak memilih pimpinan daerah, dan biayanya terbesar karena itu kami yang tanggung," tutupnya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, mengirimkan surat kepada Pemerintah Aceh terkait Pilkada 2022. 

Dalam surat balasan atas surat yang pernah dikirimkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Tito Karnavian juga tidak mempertegas kapan Pilkada Aceh.

Tito dalam surat itu malah menyebut kalau pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI terkait rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tahun 2022. 

Selain itu mereka juga akan melakukan koordinasi dengan KPU RI sebagai penyelenggara Pilkada, terkait kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada Aceh. 

Koordinasi itu untuk menjamin Pilkada Aceh yang aman dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

Kepala Biro Pemerintah (Tapem) Setda Aceh, Syakir, ketika AJNN mengkonfirmasi terkait Pilkada Aceh 2022, mengaku belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat.
 
"Belum ada jawaban. Kami sudah menyurati Mendagri dan sampai saat kita belum ada jawaban tertulis pastinya Pilkada akan dilaksanakan," kata Syakir.

Ia mengungkapkan kalau pada 1 Juli 2020, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sudah menyurati Mendagri. Surat 270/9232 berisi terkait Pelaksanaan Pilkada Aceh serentak Tahun 2020.

Di surat itu menyebutkan, Pemerintah Aceh meminta dukungan dari Mendagri tentang pelaksanaan Pilkada Aceh Serentak tahun 2020 yang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala daerah.

Selanjutnya, pada 16 Oktober 2020, Pemerintah Aceh kembali menyurati Menteri Dalam Negeri RI c.q Dirjen OTDA Kemendagri perihal permohonan audiensi.

Surat bernomor 270/14919 berisi sebagai bentuk kelancaran persiapan Pilkada Aceh Tahun 2022, Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh meminta kesediaan Dirjen OTDA Kemendagri untuk menerima permohonan audiensi yang diberikan.

Menjawab surat tersebut, Mendagri mengirimkan surat pada20 November 2020. Namun surat tersebut juga tidak menjawab kapan Pilkada Aceh.

Tito menjelaskan kalau pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI terkait rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh tahun 2022.

Kemudian, juga akan melakukan koordinasi dengan KPU RI sebagai penyelenggara Pilkada, terkait kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada Aceh. 

Koordinasi itu untuk menjamin Pilkada Aceh yang aman dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

"Terkait surat dari Mendagri ini, kami baru terima secara WA (WhatshApp) saja. Secara fisik kami belum terima," kata Syakir.

|INDRA WIJAYA

Komentar

Loading...