Pungutan Segudang, Pertamina Meradang

Pungutan Segudang, Pertamina Meradang
Foto : Ist

Oleh : Salamuddin Daeng

Di tengah  pandemi covid-19 pertamina digenjet berbagai pungutan oleh pemerintah. Lebih dari Rp110 triliun yang harus dibayar pertamina kepada negara. Dimana dua pertiga dari yang dibayar pertamina tersebut adalah pajak dan pungutan kepada rakyat, sepertiganya lagi merupakan bagi hasil atas minyak mentah yang digali pertamina.

Sementara disatu sisi keuntungan  Pertamina makin menipis, pada saat yang sama pajak pungutan penerintah makin menebal. Tidak ada ruang bagi pertamina untuk lebih fleksibel dalam menghadapi badai covid-19. 

Padahal tahun lalu saja penjualan BBM pertamina menurun drastis lebih dari 25 persen. Penurunan terbesar sepanjang sejarah pertamina. 

Keuntungan pertamina sendiri hanya hitungan ratusan juta dolar. Untuk sebuah perusahaan dengan belanja atau pengeluaran lebih dari Rp1.200 triliun keuntungan sebesar itu sangatlah minim. Tidak sebanding dengan keuantungan para penyuplai minyak impor.

Beban pungutan yang begitu besar terdiri dari PPN, PPH, PBBKB, dan berbagai pungutan lainnya, termasuk bagi hasil grossplit yang dibebankan kepada pertamina. Kesemua beban ini membuat perusahaan ini meradang. 

Kondisi keuangan perusahaan memaksa pemotongan belanja hingga Rp80 triliun di tahun 2021. Disaat bersamaan beban operasional meningkat serta beban bunga meningkat. 

Belum lagi dengan berbagai kecelakaan kerja yang dialami pertamina begitu banyak belakangan ini. Mulai dari kebakaran 3 kilang berturut turut yakni balikpapan, balongan dan cilacap. 

Bahkan kebocoran ONWJ yang berlanjut dan kebocoran Rokan setelah beberapa hari pertamina mengambil alih dari Chevron. Kesemua itu harus  dilihat sebagai hukum sebab akibat. Akhirnya belanja  onderdil pun dikorbankan.  Akibatnya, Morgan indeks mengeluarkan pertamina dari perusahaan yang aman untuk investasi.

Celakanya, rakyatlah yang harus menerima dampak dari pungutan oleh pertamina. Konsumen BBM, konsumen gas, dan lain-lain. Dengan demikian rakyat harus membayar setiap tetes konsumsi mereka atas kebutuhan dasar yang dipungut pada saat mereka membeli bahan bakar. 

Dimana pajak dan pungutan tersebut tidak kembali kepada pertamina apalagi kepada rakyat. Pajak dan pungutan itu habis untuk membayar utang luar negeri. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani berkata bahwa utang pemerintah bisa dibayar asalkan rakyat bayar pajak. Di tengah pandemi ini, sudah sehatusnya pemerintah berhenti memungut pajak dan pungutan seabrek atas barang barang publik, barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, serta barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. 

Pajak dan pungutan semacam itu mencerminkan sejatinya watak kolonial, yang tidak saja bertentangan dengan semangat kemerdekaan, tapi juga keadilan sosial.

Penulis adalah Peneliti Pada Asosiasi Ekonmi dan Politik Indonesia (AEPI)

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini