Unduh Aplikasi

Puluhan Anggota MAA di Agara Diduga Rangkap Jabatan

Puluhan Anggota MAA di Agara Diduga Rangkap Jabatan
Ketua Majelis Adat Aceh Tenggara, Talib Akbar. Foto: AJNN/Japar.

ACEH TENGGARA - Puluhan anggota Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) diduga memiliki surat keputusan ( SK) ganda atau merangkap jabatan sebagai perangkat Desa. Bahkan sebanyak 81 Dewan Majelis yang tergabung dalam MAA Agara itu, sebelumnya direkrut tanpa seleksi yang ketat, sehingga setelah SK diterbitkan banyak di antara mereka yang ditemukan masih terikat dengan jabatan lain di tingkat Desa.

Ketua MAA Aceh Tenggara, Talib Akbar kepada AJNN, Kamis (18/2) membenarkan bahwa sejumlah anggotanya banyak yang masih terlibat rangkap jabatan atau masih terikat dengan instansi lain, seperti perangkat desa, ketua Badan Permusyawaratan Kute (BPK) , Imum Mukim dan lain- lainnya.

"Secara peraturan, jelas mereka sudah melanggar. Bagi anggota MAA yang terikat dengan jabatan yang lain wajib mengundurkan dirinya atau memilih salah satu jabatan MAA atau perangkat Desa," kata Talib Akbar.

Di samping itu menurut Talib, secara administrasi mereka diduga telah memberikan data yang tidak benar ketika mendaftar sebagai calon anggota MAA. Hal ini dipastikan bertentangan dengan peraturan Bupati No 44 tahun 2019 ,yakni majelis pemangku adat Kute wajib lulus ujian adat istiadat, bersyariah dan lulus dari panitia seleksi MAA Kabupaten, sebelum  dipilih secara demokrasi.

Menganggapi hal itu, salah sorang aktivis Agara, Kasirin, meminta Bupati Agara, Raidin Pinim untuk mengevaluasi SK Pengangkatan anggota MAA Agara periode 2020- 2024, karena syarat penganngkatan mereka sebagai anggota MAA sudah tidak sesuai dengan Perbub dan visi dan misi Bupati dalam menciptakan lapangan kerja.

"Bupati wajib melakukan evaluasi dan harus tegas memberikan sanksi dan pilihan kepada anggota MAA yang terlibat rangkap jabatan, sebab mereka memakai dua mata anggaran yang berasal dari satu sumber APBK, hal ini jelas merugikan  keuangan Daerah," ujar Kasirin.

Bila perlu, kata Kasirin, anggota MAA yang merangkap jabatan itu setelah mengundurkan diri atau memilih salah satu jabatannya nanti, Bupati tetap harus memberi sanksi tegas untuk mengembalikan salah satu dari gajinya yang telah mereka nikmati selama ini.

Selain itu menurut Kasirin, akibat rangkap jabatan tersebut, secara otomatis lapangan pekerjaan hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu  saja. Padahal seharusnya dapat di nikmati oleh orang lain.

|JAPAR

Komentar

Loading...