Unduh Aplikasi

Pukulan Balik dari Bilik Penjara

Pukulan Balik dari Bilik Penjara
Rutan Guntur. Foto: merdeka.com
BERSTATUS sebagai tersangka tak membuat Ruslan Abdul Gani bertekuk lutut. Dari balik bilik penjara Guntur, di Jakarta, Ruslan mencoba menyerang balik para pengganggunya. Salah satunya adalah menjerat orang-orang yang berseberangan haluan politik dengan pasal karet; pencemaran nama baik.

Kasus ini berawal dari demonstrasi Aliansi Masyarakat Bener Meriah di kantor Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah. Dalam orasinya, masyarakat memplesetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan menjadi Wajar Tetap Mencuri. Masyarakat menuding Ruslan mempermainkan keuangan daerah.

Aksi ini menyeret Ketua DPRK Bener Meriah Guntarayadi sebagai saksi. Keterlibatannya sehingga dianggap layak menjadi saksi adalah menerima tuntutan para demostran. Para tersangka Munawir dan Fahruddin. Keduanya adalah pegiat sosial di Bener Meriah.

Sebenarnya kepolisian dapat saja menggugurkan tuduhan ini karena kata-kata yang dianggap sebagai menghina ini disampaikan untuk membela kepentingan umum. Bukan rahasia, bila pasal ini mudah sekali digunakan oleh para pejabat yang merasa terpojok oleh sikap kritis masyarakat yang menilai pencitraan yang dilakukan tak sesuai dengan perilaku pejabat di alam nyata.

Dalam sebuah surat edaran, Kepala Kepolisian Republik Indonesia bahkan berpesan agar polisi terlebih dahulu memproses kasus korupsi yang dituduhkan sebelum menindak orang-orang yang dianggap mencemarkan nama baik.

Bagi Ruslan, mungkin ini adalah upaya memukul balik orang-orang yang memprotesnya. Namun sekuat apa pun upaya itu tak akan menghilangkan jejak dosa yang dilakukannya. Terbukti, satu per satu, kejahatannya mulai terungkap. KPK menyeret Ruslan berdasarkan kasus korupsi saat Ruslan menjabat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Nama Ruslan dan wakilnya, Rusli M Saleh, Wakil Bupati Bener Meriah, mengerucut pada kasus pemotongan dana hibah masjid sebesar Rp 10 miliar, kasus pengadaan pupuk, bibit kopi dan alat mesin kopi di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Bener Meriah. Jumlahnya ratusan miliar.

Polisi hendaknya tidak terjebak dalam permainan kekuasaan dengan tetap berpijak dalam kerangka keadilan. Karena keberadaan para pendemo bukan musuh masyarakat. Mereka bahkan menjadi perpanjangan tangan polisi dalam upaya pengungkapan hukum, yang menjadi tugas kepolisian.

Komentar

Loading...