Unduh Aplikasi

PTUN Menangkan Gugatan PT CA, Bukti Hukum Tak Memihak Rakyat Abdya

PTUN Menangkan Gugatan PT CA, Bukti Hukum Tak Memihak Rakyat Abdya
Foto: Ist

ACEH BARAT DAYA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Hendra Fadli, SH, mengungkapkan kekecewaannya terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang memenangkan gugatan PT Cemerlang Abadi (PT CA).

Hal ini berkaitan dengan gugatan PT CA terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), agar menerbitkan kembali surat rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), seluas 4.860 hektar sesuai yang diajukan pihaknya pada 2016 lalu.

Menurut Hendra, Hakim PTUN Jakarta dalam memutuskan perkara itu terkesan hanya mempertimbangkan kepentingan perusahan dari aspek prosedur dan syarat administratif pengajuan izin perpanjangan HGU oleh PT CA.

"Kepentingan umum pemerintah dan rakyat Abdya yang telah bersusah payah memperjuangkan ketersediaan tanah tersebut seperti diabaikan, terutama untuk rakyat kami yang masih hidup di bawah garis kemiskinan," ungkap Hendra Fadli kepada AJNN, Senin (7/10).

Kata Hendra, amar putusan hakim PTUN itu tentu menyedihkan serta telah mencederai rasa keadilan masyarakat Abdya. Mengingat data yang dirilis BPS Abdya pada Maret 2019, masih terdapat 24.786 KK di Kabupaten Abdya yang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Dan hampir dapat dipastikan, tingginya angka kemiskinan itu dikarenakan puluhan ribu rakyat kami yang mayoritas berprofesi sebagai Petani tersebut belum memiliki lahan pertanian atau perkebunan produktif ," katanya.

Baca: Hakim PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan PT Cemerlang Abadi

Meski demikian, ia optimis putusan PTUN Jakarta itu tidak menyurutkan semangat seluruh elemen masyarakat Abdya untuk meraih keadilan.

Sebab advokasi mengambil alih tanah dari perusahaan pemilik HGU, yang terbukti ditelantarkan dan diduga kuat juga tidak memenuhi kewajibannya itu terus berlanjut.

Advokasi tersebut dimaksudkan untuk menjalankan agenda nasional "Reforma Agraria" menuju keadilan dan pemerataan kepemilikan tanah bagi seluruh rakyat.

"Maka hemat saya tindakan advokasi tersebut merupakan perintah konstitusi yang idiologis serta pancasilais, yaitu "mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut, sebut Hendra, Pemkab Abdya harus terus melanjutkan skenario advokasi yang komprehensif. Pemkab harus proaktif melibatkan diri dalam proses banding sebagai tergugat intervensi, sekaligus membahani Kementrian ATR/BPN dengan berbagai dokumen dan argumentasi yang diperlukan.

"Saya menilai tindakan PT CA yang telah menggugat Keputusan Kementrian ATR/BPN kurang bijaksana," tukasnya.

Sebab, menurutnya, Surat Keputusan Kementrian ATR/BPN yang sejatinya telah memenuhi harapan masyarakat Abdya dengan hanya mengeluarkan sekitar 1.898 hektar lahan dari total 4.860 hektar yang diajukan PT CA.

"Artinya PT CA masih diberi hak untuk menguasai lahan lebih besar, jika dibandingkan sisa lahan yang dikeluarkan dari HGU itu untuk masyarakat Abdya," ujarnya.

Selain itu, ia juga menghimbau kepada pemilik serta seluruh manajemen PT CA, agar mengurangi ambisinya untuk menguasai lahan dalam jumlah besar di Abdya.

"Mari tunjukkan kepribadian sebagai bangsa Indonesia, yang mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat di atas segala-galanya," pungkasnya.

Komentar

Loading...