Unduh Aplikasi

PTUN Kabulkan Gugatan PT CA, Akmal Dorong Kementerian ATR Banding

PTUN Kabulkan Gugatan PT CA, Akmal Dorong Kementerian ATR Banding
Akmal Ibrahim

ACEH BARAT DAYA - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk melakukan upaya banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang mengabulkan gugatan PT Cemerlang Abadi (PT CA).

Hal ini diketahui berdasarkan surat Bupati Abdya bernomor 180/1143/3019 tanggal 4 Oktober 2019, kepada Menteri ATR/BPN dan Kepala Kantor Sekretariat Presiden Republik Indonesia di Jakarta, perihal Pandangan Pemkab Abdya atas Putusan PTUN Jakarta nomor 126/G/2019/PTUN.JKT.

Baca: Hakim PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan PT Cemerlang Abadi

Menurut Akmal, Pemkab setempat tidak dapat menerima putusan PTUN yang mengabulkan luas izin hak guna usaha (HGU) PT CA, dikembalikan seperti usulan semula yakni seluas 4.860 hektar. Pihaknya tetap mendukung pencabutan atas sebagian izin HGU, sebagaimana keputusan yang telah ditetapkan Kementerian ATR/BPN sebelumnya.

"Pemkab Abdya mendorong Kementerian ATR/BPN, untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding terhadap putusan a quo," ungkap Akmal Ibrahim.

Dalam surat tersebut, Akmal juga menyampaikan bahwa proses persidangan dalam perkara gugatan PT CA terhadap Menteri ATR/BPN, dengan nomor gugatan 126/G/2019/PTUN.JKT, telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Abdya.

Baca: Elemen Masyarakat Abdya Diminta Hargai Putusan PTUN Terkait PT CA

Menurutnya, selama proses persidangan pihak PTUN Jakarta tidak secara aktif melibatkan pemkab, padahal dalam prinsip peradilan tata usaha negara, Hakim seharusnya bersifat aktif untuk memperoleh keterangan dari seluruh pihak yang berkaitan.

Surat Bupati Abdya

"Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, mengetahui adanya gugatan melalui kabar yang beredar di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Kemudian, sambung Akmal, keterlibatan Pemerintah Kabupaten Abdya sangat diperlukan, mengingat keberadaan lahan yang akan dituangkan dalam HGU, serta menjadi objek gugatan perusahaan perkebunan sawit tersebut berada dalam wilayah kabupaten setempat.

Baca: PTUN Menangkan Gugatan PT CA, Bukti Hukum Tak Memihak Rakyat Abdya

"Karena itu, sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten Abdya berkepentingan untuk mengetahui setiap kebijakan apapun termasuk kebijakan pemberian hak guna usaha," tegas Akmal.

Surat Bupati Abdya

Diberitakan sebelumnya, PT CA mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta, karena merasa keberatan atas SK yang dikeluarkan Menteri ATR/BPN bernomor 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perpanjangan Jangka Waktu HGU PT CA atas tanah di kawasan Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya.

Dalam SK tersebut, Kementerian ATR/BPN hanya menyetujui perpanjangan izin HGU atas lahan perkebunan sawit seluas 2.002 hektare, ditambah 960 hektare untuk petani plasma, dengan masa berlaku 25 tahun, terhitung mulai berakhirnya izin HGU pada 2017 lalu.

Surat Bupati Abdya

Manajemen PT CA merasa keberatan atas terbitnya SK tersebut, karena luas lahan yang disetujui tidak sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan pada tahun 2016 lalu, yakni 4.860 hektare. Artinya, sekitar 1.898 hektare luas lahan yang mereka ajukan dicabut oleh pemerintah.

Komentar

Loading...