Unduh Aplikasi

Terkait paket pekerjaan pembangunan Jetty Kuala Daya, Kabupaten Aceh Jaya

PTUN Banda Aceh Tolak Gugatan PT Kuala Bate Indonesia

PTUN Banda Aceh Tolak Gugatan PT Kuala Bate Indonesia
Gedung PTUN Banda Aceh. Foto IST

 


BANDA ACEH - Majelis Hakim PTUN Banda Aceh menolak gugatan permohonan Fiktif Positif dengan perkara Nomor ; 2/P/FP/2020/PTUN-BNA yang diputus dan disampaikan melalui sistem e-court pada hari Rabu 18 November 2020 di Banda Aceh. 

Dalam putusannya majelis hakim PTUN Banda Aceh yang diketuai oleh Muhammad Yunus Tazryan dengan Hakim anggota yaitu Rahmad Tobrani dan Rizki Ananda, menyatakan menerima eksepsi termohon mengenai objek permohonan tidak termasuk objek fiktf positif, sedangan dalam pokok perkara menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 

Pokok masalah dalam permohonan ini adalah untuk membatalkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 602/KPA-IRP/1200/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukkan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Jetty Kuala Daya Kabupaten Aceh Jaya yang ditujukan kepada PT Nila Nasra Nina Kso, PT Altaco Jaya Lestari, dengan Pemohon PT Kuala Bate Indonesia yang diwakili oleh Akmal sebagai Pemohon I dan Azhari sebagai Pemohon II.

Termohon Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Irigasi Rawa dan Pantai Dinas Pengairan Aceh yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan Jetty Kuala Jaya Kabupaten Aceh Jaya.

Kuasa Hukum Termohon Mohd. Jully Fuady, Koordinator Tim Pengacara Pemerintah Aceh ketika dihubungi AJNN, Kamis (19/11/2020) mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui putusan tersebut melalui sistem e-court Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 19 November sekitar pukul 16.00 WIB.

"Kami memberikan apresiasi kepada majelis hakim atas putusan ini," ujar Jully Fuadi.

Walaupun belum mendapatkan salinan putusan, Jully Fuady yakin eksepsi termohon dipertimbangkan oleh majelis hakim. Selanjutnya Jully Fuady menambahkan bahwa dalam permohonan itu, pemohon II yaitu Azhari tidak memiliki hubungan hukum dengan objek Permohonan.

"Saya yakin ini juga akan dipertimbangkan, tapi nanti akan jelas setelah kami mendapatkan salinan putusannya," ujar Jully Fuady.

Komentar

Loading...