Unduh Aplikasi

PTUN Banda Aceh Kabulkan Gugatan Mantan Manajer LPJKP Aceh

PTUN Banda Aceh Kabulkan Gugatan Mantan Manajer LPJKP Aceh
ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengabulkan gugatan mantan Manajer Eksekutif Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi (LPJKP) Aceh, Teuku Hafnibar atas pemberhentian dari jabatannya.

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Yunus dan dua anggotanya yakni Fandi Kurniawan serta Rahmat, Kamis (1/11).

Dalam amar putusan, hakim membatalkan surat putusan LPJK Provinsi Aceh nomor 226/LPJK-01/P/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal pemberhentian Ir.Teuku Hafnibar dan surat pengurus LPJKP nomor 081/KPTS/LPJK-P/D/VII/2018 tentang penetapan Manajer Eksekutif LPJK Aceh, Nazaruddin Ibrahim.

Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan penggugat seperti semula. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 350.000.

"Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat pengurus LPJK Aceh tanggal 6 Juli 2018 perihal surat pemberhentian Teuku Hafnibar serta diwajibkan merehabilitasi kedudukan penggugat seperti semula yakni sebagai Manajer Eksekutif LPJK Provinsi Aceh," kata Majelis Hakim.

Pemberhentian Teuku Hafnibar sebagai Manajer Eksekutif LPJK Aceh dalam surat pengurus salah satunya melaporkan ada penggunaan dana yang tidak sesuai. Dalam putusan sidang pelaporan itu merupakan tanggungjawab dan hak penggugat sebagai manajer eksekutif ke pihak kepolisian atas penggunaan dana yang salah sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara Teuku Hafnibar usai persidangan menyatakan akan segera bekerja sesuai tugas dan jabatan sebagai Manajer Eksekutif LPJKP Aceh.

Salah satu tugas pokok itu, lanjut T.Hafnibar menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah Aceh berkaitan dengan penyelenggaraan negara yaitu tentang Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dengan Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi (SKTK).

Terkait persoalan penyalahgunaan dana oleh oknum pengurus, hasil temuan BPKP, pihaknya menyerahkan kepada pihak kepolisian

"Saya serahkan ke pihak kepolisian. Sebagai pimpinan saya hanya melaporkan hasil temuan BPKP ada penyalahgunaan dana 50 persen yang dicairkan oleh pengurus LPJKP Aceh sebesar Rp440 juta," ungkapnya.

Komentar

Loading...