Unduh Aplikasi

PTPN I Langsa Berselemak Masalah

PTPN I Langsa Berselemak Masalah
Papan nama kantor pusat PTPN 1 Langsa. Foto: Ist

BANDA ACEH - Aroma tak sedap kembali menyeruak dari cerobong asap PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Langsa. Beberapa dugaan penyimpangan disana, muncul ke permukaan. Bahkan, satu kasus diantaranya mendapat atensi serius pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Diberitakan AJNN, 16 September 2019 lalu, PTPN I Langsa diduga melakukan penggelapan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Hal tersebut terjadi di salah satu pabrik kelapa sawit (PKS) yang bernaung dibawah PTPN I Langsa.

Informasi yang diterima, minyak CPO yang diduga digelapkan jumlahnya tak tanggung. Mencapai ratusan ton CPO. Perilaku korup ini tentu, membuat perusahaan merugi. Nilai rupiahnya, mencapai hingga miliaran rupiah.

Penelusuran lebih lanjut, didapat informasi PKS yang melakukan penggelapan CPO terjadi di PKS Tanjung Sementok, yang beralamat di Desa Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Baca: Lemaknya CPO dan Manisnya Gula di PTPN

Sekretaris PTPN I Langsa, Ahmad Ghazali, saat dikonfirmasi AJNN, dengan tegas membantah informasi itu. Menurutnya banyak pihak yang mempunyai kepentingan yang tidak baik dan ingin menggiring informasi sesat.

"Tidak benar lah pak, mana benar itu. Bapak mendengarkan informasi yang tidak-tidak," bantah Ahmad Ghazali kepada AJNN, Senin (16/9).

"Informasi bohong. Sekarang banyak orang mempunyai kepentingan yang enggak-enggak, kalau ada hal-hal seperti itu pasti terpantau, kalau tidak sesuai kan harus punya data, tidak sesuai kenapa," imbuhnya.

Dikutip dari kumparan, Direktur Utama PTPN I, Uri Mulyari, mengaku BUMN yang dipimpinnya merugi hingga Rp 80 miliar. Hal itu, berdasarkan perhitungan yang dilakukan hingga Oktober 2019.

Baca: PTPN I Langsa Diduga Lakukan Penyalahgunaan Minyak Bersubsidi

Sejak tiga tahun belakangan, PTPN I terus mencatat kerugian. Di tahun 2016 lalu, PTPN I mencatat rugi sebesar Rp 90,7 miliar, kemudian di tahun 2017 rugi sebesar Rp 95,1 miliar, dan di 2018 lalu juga merugi sebesar Rp 123,7 miliar.

“Saat ini PTPN I secara kinerja keuangan masih merugi. Kerugian PTPN I posisi sampai bulan 10, posisi kami rugi sekitar Rp 80 miliar,” kata Uri saat RDP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (5/12) sebagaimana dilansir kumparan.

Kabar tak sedap kembali terdengar. Kali ini, Syukri Cut Ali, pensiunan PTPN I, melaporkan manajemen PTPN I ke Kejaksaan Tinggi Aceh terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi.

Menurutnya, pihak manajemen sejak April hingga Desember 2019, tidak lagi melakukan penyetoran iuran ke BPJS Ketenagakerjaan di Kota Langsa. Akibatnya, beberapa karyawan yang sudah memasuki usia pensiun dan ingin melakukan klaim pencairan jaminan hari tua (JHT) tidak dapat dilakukan.

Baca: Dugaan Korupsi di PTPN I, Kejati Aceh Mulai Mintai Keterangan

Kata Syukri, jumlah karyawan PTPN I yang terdaftar di BPJS dari tingkat pimpinan hingga pelaksana totalnya mencapai 5.204 peserta. Ia merasa ada yang janggal dengan hal tersebut, pasalnya iuran BPJS tersebut sudah dipotong dari daftar gaji karyawan.

Bahkan pihaknya sudah mendatangi pihak BPJS di Kota Langsa, informasi yang ia peroleh bahwa memang iuran tersebut belum disetorkan. Bahkan kepada staf PTPN I yang menangani BPJS juga sudah ia tanyakan, jawabannya juga belum disetor.

"Padahal setiap bulannya sudah dipotong melalui gaji. Tapi ini sudah dipotong tapi tidak disetor. Sehubungan tidak sanggup bayar hak-hak karyawan, saya menduga jajaran direksi tidak berani masuk kantor dengan alasan RUPS di Jakarta," kata Syukri kepada AJNN, Sabtu (1/2).

Sehubungan dengan hal itu, bahkan Syukri bersama tiga orang rekannya sesama pensiunan PTPN I, atas nama Yusuf Kelana, Zulkifli HS dan Muhammad Ilyas, sudah mendapatkan surat panggilan tertanggal 31 Januari 2020 terkait permintaan keterangan dari Kejati Aceh.

Baca: Besok, Seribuan Pensiunan PTPN I Langsa akan Gelar Unjuk Rasa

Lalu, Pusat Kajian Advokasi Rakyat Aceh (Pakar) menemukan dugaan penyalahgunaan minyak subsidi oleh PTPN I Langsa. Seharusnya PTPN I Langsa selaku BUMN tidak menggunakan minyak subsidi untuk truk pengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, itu menyalahi aturan.

"Namun fakta di lapangan, pihak PTPN I Langsa menggunakan minyak subsidi, bukan minyak industri untuk angkutan TBS kelapa sawit," kata Kadiv Advokasi dan Kajian PAKAR Aceh, Musafir kapada AJNN, Selasa (10/3).

Besok, Rabu (11/3), seribuan pensiunan PTPN I Langsa dikabarkan akan menggeruduk kantor pusat PTPN I Langsa, jalan Kebun Baru, Gampong Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Aksi unjuk rasa biasanya dilakukan atas dasar kekecewaan atau sebuah ungkapan alam bahwa di PTPN I Langsa sedang berselemak masalah?.

Pakar menegaskan terdapat banyak permasalahan yang terjadi di PTPN I. Sebab itu, Musafir meminta kepada Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap jajaran petinggi di PTPN I Langsa. Permintaan tersebut, kata dia, menyikapi kondisi sosial politik yang selama ini ada di kalangan masyarakat. 

Komentar

Loading...