Unduh Aplikasi

PT SMI Diduga Catut Nama Tenaga Ahli, Riad Horem: Pembatalan Kontrak Harus Putusan Pengadilan

PT SMI Diduga Catut Nama Tenaga Ahli, Riad Horem: Pembatalan Kontrak Harus Putusan Pengadilan
Ahli Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Riad Horem. Foto: IST/net.

BANDA ACEH - Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Riad Horem mengatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.2 Provinsi Aceh Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah III (3) tidak dapat membatalkan kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Geumpang-Pameu seksi III  yang sudah ditandatangani, karena adanya dugaan pemalsuan dari pihak perusahaan pemenang tender.

Hal tersebut dikatakan Riad Horem untuk menanggapi berita tentang PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (PT SMI) diduga memakai nama seseorang bernama Widodo tanpa izin untuk posisi manajer Pelaksana dalam dokumen Surat Perjanjían Kerja (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Geumpang - Pameu seksi III. 

Widodo yang merupakan warga Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tersebut dalam surat yang dikirimkan kepada pihak PPK 3.2 Provinsi Aceh Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah III (3) Provinsi Aceh pada tanggal 1 Maret 2021 meminta agar PPK memberi sanksi kepada perusahaan PT SMI dengan memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam. 

Selain itu informasi terbaru yang diperoleh AJNN bahwa pemasukan penawaran PT SMI dan satu perusahaan lainnya, diduga memakai IP, laptop dan tempat yang sama, sehingga terindikasi (Diduga) telah terjadi persekongkolan.

"Seharusnya pada saat klarifikasi, dokumen itu harus diperiksa dengan benar oleh Kelompok kerja (Pokja) panitia tender yaitu Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Aceh. Dimana panitia ini yang memeriksa, menyetujui dan menetapkan pemenang dari pengadaan barang dan jasa tersebut," ujar Riad Horem kepada AJNN, Minggu (28/3/2021) melalui sambungan telepon dari Jakarta.

Baca: Menang Tender Jalan Geumpang-Pameu Seksi III, PT SMI Diduga Catut Nama Tenaga Ahli

Lebih lanjut Riad secara rinci menjelaskan bahwa proses pengadaan itu ada dua jenis, yaitu proses tender dan proses pelaksanaan kontrak. Pada proses pelaksanaan tender, semua dokumen harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Didalam perjanjian hal itu disebutkan dengan fakta integritas.

"Jadi setiap penyedia atau rekanan yang mengikuti tender, harus menyampaikan dokumen yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Menurut Riad, ketika surat penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa ini diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Maka pihak PPK tidak lagi ada hubungannya dengan kebenaran dokumen.

"Tapi dia bisa melakukan koreksi sebelum penetapan. Apabila dokumen yang dia ketahui ada yang perlu diklarifikasi dan meminta klarifikasi. Disitu kewenangan PPK," ujar Riad.

Pria yang juga Praktisi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI) tersebut mengatakan bahwa yang paling penting adalah, hak orang ketika dipalsukan dokumen dan identitas tetap bisa dilakukan (Diperoleh), tapi melalui penegak hukum, kalau kontrak sudah ditandatangani.

"Jadi pemutusan kontrak bukan karena kegagalan pekerjaan, harus melalui keputusan pengadilan," ujarnya.

Artinya, PPK kata Riad, tidak bisa membatalkan kontrak. Sebelum dibuktikan oleh aparat hukum. Jadi seandainya Widodo mau mengugat, maka menurut Riad, dia (Widodo) harus mengirim surat kepada Inspektorat Jendral. Karena Inspektorat Jendral yang akan diberi mandat untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap dokumen itu.

"Dari inspektorat jenderal, kalau memang nanti dia membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, maka bisa meminta Aparat Penegak Hukum (APH). Tapi APH juga bisa masuk lebih dulu," saran Riad Horem.

"Kalau Widodo langsung melaporkan ke APH juga boleh, tapi dia juga harus buat dua surat. Ketika dia melaporkan ke aparat penegak hukum lain, dia juga sudah memberikan surat ke Inspektorat," ujar Riad menambahkan.

Riad menyarankan agar kedua surat itu dibuat Widodo, tapi memakai lampiran. Sehingga kedua pihak baik APH maupun Inspektorat Jendral dapat menindaklanjuti terkait kontrak itu. 

"Harus Dibatalkan atau tidak itu keputusan dari sana. Itu prosesnya. Tapi itu adalah hak dari Widodo dan dia harus lakukan itu sesegera mungkin. Jangan sampai nanti kontrak yang sudah telanjur banyak untuk pembayaran dan sebagainya, nanti negara yang rugi dari sisi dana yang sudah dibayarkan, tapi harus terhenti," kata Riad mengingatkan.

"Jadi haknya Widodo ada, sampai berakhirnya kontrak. Karena itu adalah pemalsuan identitas," tambah Riad.

Mantan Pimpro Pembangunan Bendung/Irigasi Kementerian PU tersebut sekali lagi mengingatkan bahwa PPK tidak ada dasar memutuskan kontrak, karena dia tidak punya dasar hukum memutuskan kontrak. Termasuk memastikan itu palsu atau tidak, karena itu bukan kewenangannya

"Kewenangan itu ada pada pihak sebelumnya. Kalau kita lihat kesalahannya ada pada kelalaian panitia tender atau ULP," ujarnya.

Seharusnya mereka (ULP) kata Riad melakukan klarifikasi. Walaupun klarifikasi itu tidak diharuskan. Tapi kewenangan itu ada, jadi ketika mereka tidak mengunakan, berarti itu salah mereka.

Menurut Riad, tidak mungkin semua petugas didatangkan.Tapi kalau ada yang dicurigai, maka mereka bisa menghubungi yang punya sertifikat keahlian (SKA) tanpa harus yang punya SKA datang.

"Ini hanya masalah kemauan aja. Jadi klarifikasi itu tidak harus mendatangkan orang," katanya.

Saat ditanyakan apakah kasus seperti yang dialami Widodo pernah terjadi sebelumnya, Riad menjawab. "Pengalaman saya, kejadian seperti ini terjadi sebelum penandatangan kontrak. Tapi kalau ada pemalsuan biasa ke Perdata," ujarnya.

"Pembatalan kontrak tidak bisa dilakukan PPK sepanjang tidak ada pembuktian dari pihak lain (Penegak hukum)," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut Riad mengatakan bahwa pernyataan Chandra dari PPK tersebut sudah sesuai, sepanjang belum ada bukti-bukti pemalsuan itu. Karena yang bisa membuktikan palsu atau tidak adalah pihak yang punya kompetensi untuk itu.

"Kalau membatalkan perjanjian Kontrak itu malah PPK-nya malah salah, karena mengambil kewenangan orang lain," ujarnya.

Dalam berita sebelumnya disebutkan bahwa PT. Sentra Multikarya Infrastruktur (PT SMI) diduga memakai  nama seseorang tanpa izin untuk posisi manajer Pelaksana dalam dokumen Surat Perjanjían Kerja (kontrak) Pekerjaan Pembangunan Jalan Geumpang - Pameu seksi III. 

Informasi itu disampaikan oleh seorang pria bernama Widodo warga Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam surat yang dikirimkan kepada pihak PPK 3.2 Provinsi Aceh Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah III (3) Provinsi Aceh pada tanggal 1 Maret 2021.

Dalam surat itu disebutkan bahwa namanya tercantum sebagai tenaga Ahli pada proyek dengan Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor: HK.02.03/CTR-Bb1.PJN.lll/09/APBN/2021 tanggal 23 Februari 2021. Surat perjanjian itu ditandatangani oleh PPK 3.2 Provinsi Aceh Satker PJN 3 Provinsi Acehdengan PT. SMI.

Dalam surat yang dikirimkan Widodo ke pihak PPK 3.2 menyebutkan bahwa dirinya selama ini tidak pernah menjadi Tenaga Ahli PT. SMI.

Selain itu Widodo yang merupakan alumni Fakultas Tehnik Universitas Trisakti tersebut mengatakan bahwa pengusulan namanya sebagai Manager Pelaksana dalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Geumpang - Pameu Seksi III tersebut tanpa konfirmasi dan persetujuan dari dirinya.

"Setiap berkas yang ada dalam dokumen penawaran PT SMI dan dokumen lainnya yang bertanda tangan atas nama saya adalah palsu, karena saya tidak pernah menandatanganinya," sebut Widodo dalam surat tersebut.

Kemudian kata Widodo, Sertifikat keahlian (SKA) atas nama dia yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, juga tanpa persetujuan dirinya sebagai pemilik Sertifikat Keahlian (SKA). Selain itu Sertifikat Keahlian (SKA) yang dilampirkan adalah Sertifikat Keahlian (SKA) lama yang masih hardcopy, belum dalam bentuk digital.

Untuk itu dirinya berharap pihak PPK.3.2 Satker PJN 3 Aceh untuk membatalkan kontrak yang telah ditandatangani, karena menurutnya, PT SMI telah menyampaikan data dan dokumen palsu dalam penyampaian dokumen penawaran dan dokumen kontrak.

Widodo juga meminta pihak PPK memberi sanksi kepada perusahaan PT SMI dengan memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam. 

"Namun apabila PPK tidak membatalkan kontrak dan memberi sanksi kepada perusahaan untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam, maka saya dengan terpaksa akan menempuh jalur hukum dan akan melaporkan secara resmi permasalahan ini kepada para pihak penegak hukum," kata Widodo.

Surat yang disampaikan Widodo kepada pihak PPK.3.2 Satker PJN 3 Aceh tersebut juga ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Aceh dan Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Ill Provinsi Aceh.

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, AJNN pada Minggu (28/3/2021) berusaha menghubungi kepala Satker PJN Wilayah Ill Provinsi Aceh, Ryandra Narlan dan PPK 3.2 Satker PJN 3 Aceh, Chandra Irawan. Namun hanya Chandra Irawan yang menjawab konfirmasi AJNN.

Chandra Irawan kepada AJNN mengatakan bahwa terkait persoalan ada "personil" atas nama Widodo saat penawaran, masih menjadi ranah dan tanggung jawab Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Aceh.

"Kami dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.2 baru melakukan verifikasi dan klarifikasi Pemenang yang ditetapkan oleh BP2JK saat Rapat Pre Award Meeting (PAM)," ungkap Chandra.

Menurut Chandra, apabila semua bukti kelengkapan baik isian kualifikasi dan sertifikat personil sah secara dokumen, baru pihaknya melakukan penunjukan pemenang untuk paket Geumpang-Pameu Seksi III sesuai Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020.

Secara detail Chandra menjelaskan bahwa pada intinya proses tender dan personil ada di BP2JK atau istilah di Aceh menurut Chandra bernama ULP. Sehingga PPK tidak ikut campur dalam hal tersebut.

"Apa yang dipilih oleh BP2JK atau ULP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan mereka verifikasi. Tapi kami tidak menghadirkan Widodo," ujar Chandra.

Terkait adanya komplain Widodo setelah penunjukan oleh BP2JK menurut Chandra sudah lewat, karena penandatangan kontrak sudah dilakukan pada 23 Februari 2021.

"Seharusnya Widodo, mengirimkan surat keberatan sebelum penetapan pemenang oleh BP2JK. Penetapan pemenang sendiri sudah dilakukan sekitar tanggal 14 Januari 2021," ujar Chandra.

"Jadi PPK tidak terkait dengan pemilihan pemenang. Setelah ditunjuk pemenang oleh BP2JK, maka PPK melakukan verifikasi lagi sesuai Permen PU," kata Chandra menambahkan.

Komentar

Loading...