Unduh Aplikasi

PT PIM Batalkan Audiensi dengan Forpemda Terkait Hibah Aset

PT PIM Batalkan Audiensi dengan Forpemda Terkait Hibah Aset
Masyarakat Forum Pemuda Dewantara (Forpemda ) melakukan foto bersama tiga anggota dewan di sela-sela konfrensi pers, Kamis (10/10)

ACEH UTARA- Direksi PT. PIM menolak audiensi dengan perwakilan Forpemda serta anggota DPR Aceh dan anggota DPRK Aceh Utara terkait kisruh tuntutan hibah aset AAF, Kamis (10/10).

Rencana audiensi sebelumnya disepakati antara kedua pihak berakhir gagal. Hal tersebut lantaran PT. PIM menolak bertemu bila Forum Pemuda Dewantara (Forpemda ) didampingi tiga anggota DPR Aceh dan anggota DPRK Aceh Utara.

Baca: Forum Pemuda Dewantara Demo PT PIM

Kehadiran tiga anggota wakil rakyat tersebut didasari atas permintaan masyarakat Dewantara guna memfasilitasi dalam membahas persoalan tuntutan hibah aset AAF yang belum ada titik temu.

Ketua Forpemda Saifuddin mengatakan pihaknya merasa kecewa dengan sikap PT. PIM yang sebelumnya sepakat beraudiensi ternyata dibatalkan secara sepihak dengan alasan karena kehadiran anggota dewan.

"Kehadiran tiga anggota wakil rakyat tersebut didasari atas permintaan kami masyarakat Dewantara guna menfasilitasi dalam membahas persoalan tuntutan hibah aset AAF yang belum ada titik temu dengan pihak PT PIM," kata Saifuddin.

Atas pembatalan itu Forpemda menganggap Direksi PT PIM yang bernaung dibawah BUMN itu tidak memiliki itikat baik dalam mencari solusi terkait tuntutan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Saifuddin dalam konfrensi pers secara terpisah yang juga dihadiri tiga anggota dewan di sebuah Cafe Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

"Atas kegagalan audiensi ini, kami Forpemda tidak akan tinggal diam. Kami akan melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar lagi ke perusahaan pupuk tersebut," tegasnya.

Saifuddin menyebutkan PT. PIM menolak audiensi karena warga Dewantara didampingi Anggota DPRA Muslem Syamsuddin dan anggota DPRK Aceh Utara H. Anwar Sanusi dan Sofyan Hanafiah.

"Ini penghinaan. Jadi untuk memfasilitasi persoalan ini kami harus bawa siapa lagi, kalau bukan wakil rakyat," cetusnya.

Pihaknya menyatakan akan terus menuntut terkait persoalan itu hingga melahirkan sebuah keputusan yang memihak untuk masyarakat Dewantara.

"Pihak Direksi PT. PIM jangan bersikap seperti anak-anak dong, mari kita selesaikan secara bijak dengan disaksikan oleh wakil rakyat," pungkasnya.

Komentar

Loading...