Unduh Aplikasi

PT PBI Sebut Pelayananan KPPBC TMP C Meulaboh Sangat Buruk

PT PBI Sebut Pelayananan KPPBC TMP C Meulaboh Sangat Buruk
Penampakan Kapal MV. New Lucky Il yang berlabuh jangkar di perairan laut Calang, Aceh Jaya. Foto: For AJNN

ACEH BARAT - PT Prolog Bumi Indonesia (PBI) selaku rekanan pembangunanan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya, menyebutkan pelayanan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Meulaboh sangat buruk.

Pasalnya, KPPBC Meulaboh hingga saat ini belum mengeluarkan izin bongkar, meski rekomendasi Bupati Aceh Barat dengan nomor 586/2020 terkait izin bongkar sudah didapat.

Akibat dari kejadian itu, proses pembongkaran tiang pancang milik PLTU 3 dan 4 Nagan Raya, yang rencananya akan dilakukan di Pelabuhan Jetty, Desa Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat kembali terancam gagal.

Sabtu (4/4) lalu, pembongkaran tiang pancang yang diangkut Kapal Mather Vessel New Lucky II itu juga sempat gagal dilakukan di Pelabuhan Calang. Saat itu, Bupati Aceh Jaya, tidak mengizinkan kapal tersebut bersandar, sebagai antisipasi penyebaran virus corona.

Setelah menjalani karantina laut lebih 20 hari, lantaran adanya penolakan pembongkaran di Pelabuhan laut calang, akhirnya kapal tersebut berencana melakukan pembongkaran di Pelabuhan Jetty Meulaboh setelah tiba di perairan laut Aceh Barat 19 April Lalu.

Wakil Direktur PT PBI, Herianto, menilai pelayanan KPPBC Meulaboh sangat buruk. Sebab dalam pengurusan izin tersebut pihaknya telah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan izin tersebut, namun pihaknya merasa seperti dibola-bola oleh kantor dibawah Kementerian Keuangan itu.

“Yang saya rasakan memang pelayanan buruk sekali itu pertama. Yang kedua jawaban yang diberikan pihaknya baik bawahan dan kepala kantornya tidak memuaskan saya. Jawabannya itu dari bagian Pabeannya itu jawaban yang tidak logis. Dia sendiri tidak tahu, tapi suruh saya pergi urus,” kata Herianto, kepada wartawan, dalam konfrensi pers yang dilakukan di sektariat bersama Jurnalis Aceh Barat, Jumat, (21/4).

Dikatakan Herianto, adapun izin yang diminta untuk dilakukan pengurusan oleh pihak KPBBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh guna melengkapi dokumen tersebut, berupa izin gerak. Menurutnya, pengurusan izin gerak untuk melengkapi dokumen dianggapnya tidak logis.

Sebab, masa berlaku izin gerak tersebut hanya bisa digunakan 1 x 24 jam dan menurutnya jika izin gerak itu dilakukan pengurusan maka saat kapal pengangkut tiang pancang dari tengah laut menuju dermaga maka akan habis masa berlaku saat kapal dalam perjalanan.

Padahal, kata dia, untuk kapal tongkang menuju kapal besar yakni MV Lucky New II telah dimiliki oleh pihaknya untuk proses bongkar muat dari kapal besar ke tongkang.

“Untuk pengurusan izin gerak itu kan ada batas waktu matinya 1 x 24 jam, kenapa suruh saya pigi urus sedangkan Sheep To Sheep saja kita belum laksanakan. Izin gerak dari posisi tongkang ke kapal besar itu sudah ada satu hari izin geraknya, tapi kita gerak kesana Cuma dua tiga jam saja okelah. Sekarang yang gerak dari Kapal setelah selesai muat ke pelabuhan disuruh buat juga itu kan mati kita kerja saja belum ngapain di buat izin geraknya dari kapal tongkang ke pelabuban,” kata Herianto.

Menurutnya hal tersebut sangat aneh, jika harus ada dua izin gerak baru dikeluarkan izin bongkar lantaran pemakaian izin gerak tidak dapat dilakukan dalam waktu yang panjang dalam penggunaannya.

Disebutkannya untuk pengeluaran izin gerak harus dilakukan di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan dari segi efektvitas dan administrasi menurutnya permintaan KPPBC tersebut dianggap tidak logis dan ia pun merasa semakin dipersulit.

Biasanya, kata dia, izin gerak baru diperoleh dari KSOP apabila izin bongkar serta pekerjaan telah dilakukan serta kapal tongkang telah menuju dermaga, bukan saat kapal tongkang masih ditengah laut dan belum melakukan pekerjaan.

Anehnya, kata dia, pihak KPBBC Madya Pabean Tipe C Meulaboh tidak tahu batas waktu berlakuknya izin gerak tersebut. Padahal kata dia dengan singkatnya masa berlaku izin gerak jika dipaksakan maka pihak kapal tidak bisa bekerja, lantaran proses pembokaran tiang pancang dari kapal besar ke kapal tongkang membutuhkan waktu selama tiga hari.

Sebutnya lagi kata dia, untuk mengurus izin bongkar pihak KPPBC Meulaboh yang notabenenya bekerja secara mandiri memberikan alasan jika untuk mengeluarkan izin bongkar mereka juga harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait.

“Saat bertemu kepala kantor sekitar pukul 11. 00 WIB, intinya dia sampaikan jika ini harus dilakukan koordinasi dengan instansi terkait. Padahal mereka bekerja sendiri kenapa harus ada koordinasi dengan instansi terkait lagi. Apa karena dipanggil DPRK, kalau dipanggil DPRK mereka kan tinggal jawab saja sesuai dengan yang dipertanyakan,” sebutnya.

Sementara itu pihak agen pelayaran Kapal MV Lucky New II, Damai, mengatakan proses pengurusan izin pembongkaran tiang pancang sebenarnya telah diajukan sejak tanggal 18 April 2020, namun karena STS pertama sekali dilakukan sehingga pihaknya sempat melakukan koordinasi dari kekurangannya.

Namun, kata Damai, dalam pengurusan tersebut ada dokumen yang kurang sehingga dilakukan pengurusan pada tangga 23 April yang dilakukan PBI dan baru diajukan kemarin.

“Jadi kita masih tunggu lagi izinnya bagaimana selanjutnya tentang hal ini, yang pasti kita sudah lengkapi semua yang diminta termasuk rekomendasi dari KSOP,” kata Damai.

Adanya kesan mempersulit pengurusan izin bongar tiang pancang terhadap PT PBI bersama pihak agen pelayaran kapal MV New Lucky II, dibantah oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh, Alim Fanani, mengatakan dalam permohonan izin pihaknya telah melakukan sesuai prosedur. Pihaknya, kata dia, sebelum mengelaurkan izin membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian baik secara administrasi maupun penelitian fisik.

Disebutkannya, untuk mengeluarkan izin pihaknya membutuhkan waktu selama dua hingga tiga hari kerja, apalagi kata dia izin bongkar tiang pancang tersebut diluar kawasan pabean yang tidak sepenuhnya dibawah pengawasan direktorat jenderal Bea dan Cukai, sehingga membutuhkan waktu karena harus dilakukan koordinasi dengan instansi terkait atas pekerjaan tersebut.

“Tidak benar peristiwa itu. Jadi hari ini (Jumat, 24/4) memang ada perusahaan yang mengajukan permohonan izin bongkar barang impor di luar kawasan pabean KPPBC TMP C, sesuai prosedur terhadap permohonan tersebut akan kami lakukan penelitian baik secara administrasi maupun penelitian fisik di kawasan,” kata Alim Fanani.

Pengurusan ini biasanya butuh waktu dua hingga tiga hari kerja. Mengingat permohonan izin bongkar diluar kawasan pabean yang tidak sepenuhnya dibawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai, sehingga tentunya kami perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” tutupnya.

Komentar

Loading...