Unduh Aplikasi

PT DI Tahun Ini Mulai Produksi Pesanan Pesawat N219 Milik Aceh

PT DI Tahun Ini Mulai Produksi Pesanan Pesawat N219 Milik Aceh
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didamping Dirut PT. Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro saat meninjau pesawat N219 di hanggar PT. Girgantara Indonesia, Senin, 9 Desember 2019. (Foto: BPPA)

JAKARTA - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengatakan PT Dirgantara Indonesia (DI) siap memproduksi pesawat N219 Nurtanio mulai 2021.

"Pesawat N219 yang sudah mendapat Type Certificate siap diproduksi oleh PT DI. Tahun ini mulai memenuhi pesanan Pemerintah Provinsi Aceh," kata Thomas saat dihubungi ANTARA, Jakarta, Sabtu.

Pesawat yang diberi nama Nurtanio oleh Presiden RI Joko Widodo pada 10 November 2017 itu merupakan pesawat karya anak bangsa hasil kerja sama antara Lapan dan PT DI. Pesawat N219 dapat difungsikan untuk mengangkut penumpang sipil, angkutan militer, angkutan barang atau kargo, evakuasi medis, hingga bantuan saat bencana alam.

Pesawat N219 mendapatkan Type Certificate untuk kelaikan udara setelah melakukan penerbangan selama 340 jam.

Pesawat N219 bisa terbang dengan kecepatan maksimum 210 knot, dan kecepatan terendah hingga 59 knot. Dengan kemampuan itu, Pesawat N219 dapat bergerak dengan fleksibel saat melalui wilayah tebing dan pegunungan karena dapat terbang dengan kecepatan cukup rendah tapi terkendali.

Pesawat N219 didesain sesuai kebutuhan masyarakat terutama di wilayah perintis sehingga memiliki kemampuan short take of landing dan mudah dioperasikan di daerah terpencil, bisa self starting tanpa bantuan ground.

Pesawat N219 memiliki nose landing gear dan main landing gear atau tidak dapat dimasukkan ke dalam pesawat saat terbang sehingga akan memudahkan pesawat melakukan pendaratan di landasan yang tidak beraspal bahkan bebatuan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan pesawat terbang N219 serta pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Senin (9/12).

Pengadaan pesawat itu dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Aceh dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.

"Harapan kami, PT. Dirgantara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan transportasi perintis ini, sehingga hubungan antar wilayah di Aceh akan lebih baik," ujar Nova menjelang prosesi penandatanganan.

Nova mengakui, membangun penerbangan perintis antar wilayah di Aceh tidaklah mudah. Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis.

Akibatnya saat ini penerbangan perintis di Aceh yang masih berjalan hanya ada di 5 bandara. Itupun dengan frekuensi terbatas, antara 1 sampai 2 flight per minggu. Sementara penerbangan lain lebih banyak menjadikan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara sebagai penghubungnya. Sedangkan 7 bandara yang ada di Kabupaten/kota dalam keadaan tidak ada aktifitas.

Kondisi itulah, kata Nova, yang membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan tersebut. "Apalagi dalam program pembangunan yang kami canangkan, konektivitas antar wilayah menjadi salah satu prioritas," kata Nova.

Nova melanjutkan, upaya mengkoneksikan daerah-daerah di Aceh tidak hanya dilakukan di sektor transportasi udara. Di sektor perhubungan laut, Pemerintah Aceh juga sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah industri perkapalan dalam negeri untuk pengadaan kapal Ferry guna meningkatkan intensitas pelayaran antar pulau.

"Di sektor perhubungan udara, kami sengaja memilih bekerjasama dengan PT. Dirgantara Indonesia, sebab kami tahu pesawat buatan anak bangsa ini telah diakui dunia," ujar Nova.

Nova berharap, setidaknya sampai tahun 2022 Pemerintah Aceh bisa mendapatkan 4 unit pesawat Jenis N219 yang sangat ideal dijadikan sebagai transportasi udara perintis antar pulau di Indonesia.

"Selanjutnya tentu saja kami harapkan dukungan dan pendampingan PT. DI untuk transfer of knowledge dalam rangka peningkatan SDM sektor dirgantara Aceh," kata Nova.

Lebih lanjut, Nova menjelaskan alasan Pemerintah Aceh membutuhkan pesawat tersebut adalah karena untuk menghubungkan wilayah-wilayah Aceh dengan areanya yang sangat luas, yakni mencapai 59 ribu Km2 untuk wilayah darat dan 295 ribu Km2 untuk wilayah laut.

Panjang garis pantainya juga mencapai 2.600 km lebih, dengan total sekitar 180 gugusan pulau. Dari semua pulau itu, 44 Pulau di antaranya berpenghuni.

"Dengan wilayah yang sangat luas itu, hubungan antar wilayah kerap terkendala. Sebagai contoh, jarak antara Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Singkil mencapai 760 Km. Kalau menggunakan angkutan darat, butuh waktu 15 jam menempuh jarak itu," ujar Nova.

Demikian pula hubungan antara Kota Banda Aceh menuju Pulau Simeulue, butuh 7 jam perjalanan darat terlebih dahulu menuju Aceh Selatan, dilanjutkan penyeberangan laut dengan kapal ferry selama 8 jam. Sedangkan perjalanan dari Kota Banda Aceh ke wilayah Aceh Tengah dan Tenggara juga tidak kalah beratnya.

Di sisi lain, Nova juga menjelaskan, Aceh saat ini juga sedang mengembangkan sektor pariwisata serta merintis pengembangan investasi yang tentu saja membutuhkan kelancaran transportasi.

Kerjasama antara Pemerintah Aceh dan PT. Dirgantara Indonesia yang disepekati hari ini pada dasarnya adalah revisi dari MoU sebelumnya. Sebelumnya, kedua pihak telah menandatangani MoU kerjasama pada 7 Februari 2018, bertepatan saat berlangsungnya acara Airshow di Singapura.

Komentar

Loading...