Unduh Aplikasi

Proyek Rp 124,7 Miliar Belum Tender, GeRAK: Kadis Pengairan Aceh Harus Bertanggung Jawab

Proyek Rp 124,7 Miliar Belum Tender, GeRAK: Kadis Pengairan Aceh Harus Bertanggung Jawab
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Dinas Pengairan Aceh telah menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait permohonan izin penanganan infrastruktur bidang sumber daya air yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Pusat di Aceh. 

Kegiatan yang diusulkan tersebut sebanyak 38 paket dengan total anggaran sebesar Rp 124,7 miliar. Namun, hingga saat ini surat tersebut belum mendapatkan balasan dari pemerintah pusat. 

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani meminta Kepala Dinas Pengairan Aceh dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) harus bertanggung jawab terkait dengan belum jalannya proyek miliar rupiah itu. 

Menurutnya, kesalahan mutlak ada di Dinas Pengairan Aceh. Dimana dinas tersebut tidak menyiapkan dokumen apapun sebelum proyek itu diusulkan untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).

"Kami meminta Plt Gubernur Aceh harus mengevaluasi Kadis Pengairan Aceh itu, kalau perlu dicopot, karena ini sangat merugikan masyarakat Aceh," kata Askhalani kepada AJNN, Selasa (30/7). 

Seharunya, kata Askhalani, dinas harus terlebih dahulu menyurati Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebelum diusulkan untuk masuk dalam RKPA.

"Kejadian sekarang diusulkan dulu, baru kemudian menyurati. Ketika tidak dibalas surat, yang rugi juga masyarakat Aceh sebagai penerima manfaat dari proyek itu," ujar Askhalani.

Askhalani menilai kinerja Kadis Pengairan, Mawardi sangat lemah, ini harus menjadi catatan penting bagi Plt Gubernur dalam melakukan evaluasi kedepan.

Baca: Plt Gubernur Didesak Evaluasi Kinerja Kadis Pengairan Aceh

"Gara-gara kinerja Kadis tidak memadai, membuat proyek-proyek itu tidak bisa dikerjakan. Dan ini menjadi kerugian bagi masyarakat Aceh," tegasnya.

Ia menambahkan perizinan atau dokumen terkait dari pemerintah pusat melalui kementerian harus didapatkan minimal empat belas hari sebelum musrembang RKPA dilaksanakan. 

"Dengan kondisi yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa usulan SKPA tidak disertai dengan kelengkapan dokumen atau syarat administrasi untuk dimasukkan dalam RKPA," ungkapnya.

Konyolnya, kata Askhalani, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) juga menyetujui apa yang diusulkan dinas tersebut, seharusnya TAPA melakukan verifikasi syarat administrasi sebelum dimasukkan dalam RKPA.

"Jika lengkap bisa dimasukkan dalam RKPA, jika tidak maka tidak bisa, akibatnya kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan," jelasnya. 

Askhalani menilai kejadian ini akibat kesalahan fatal yang dibuat oleh dinas dalam menyiapkan dokumen-dokumen penting terkait proyek-proyek. Dan ini bukan permasalahan sederhana, pihak dinas jangan beranggapan bahwa masalah sederhana, jika tidak ditender uangnya tetap aman. 

"Bagi kami bukan masalah tidak ditender uang tetap aman, ini bicara mampu atau tidaknya kepala dinas, akibat kelalaian ini masyarakat Aceh sebagai penerima manfaat tertunda selama satu bahkan dua tahun untuk memanfaatkan infrastruktur yang kaitannya diperuntukkan untuk peningkatan ketahanan pangan Aceh," kata Askhal.

Komentar

Loading...