Unduh Aplikasi

Proyek Miliaran Tak Ada Konsultan Pengawas, Tgk Anwar: Dibatalkan Saja

Proyek Miliaran Tak Ada Konsultan Pengawas, Tgk Anwar: Dibatalkan Saja
Sekretaris Komisi IV DPRA, Zulfadli saat meninjau lokasi pembangunan jalan Trienggadeng batas Bireun, tanpa adanyan konsultan pengawas. Foto: AJNN.Net/Muksalmina.

BANDA ACEH - Terkait tidak adanya konsultan pengawas pada proyek pembangunan jalan Trienggadeng batas Bireun, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memanggil Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Aceh, Selasa (18/6).

Ketua Komisi IV DPRA, Tgk Anwar Ramli mengatakan, pemanggilan Dinas PUPR tersebut mempertanyakan masalah belum adanya konsultan pengawas terhadap proyek pembangunan jalan Trienggadeng batas Bireun, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan APBA 2019 yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR.

"Ini lah kami pertanyakan, yaitu hari ini proyek sudah berjalan tanpa konsultan pengawas, kalau memang bisa satu proyek tanpa konsultan pengawas, ya dibatalkan saja. Tapi kalau memang ada gimana, sedangkan proyek sudah berjalan, konsultan pengawas belum ada," kata Anwar Ramli kepada AJNN saat ditemui usai pertemuan dengan Dinas PUPR di ruang rapat Komisi IV.

Terkait hal ini, kata Anwar, Dinas PUPR berjanji akan ada konsultan pengawas terhadap proyek tersebut, namun apakah bisa secara hukum, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu.

"Kalau pengakuan dari SKPA akan ada (konsultan pengawas), tapi apakah ini bisa secara hukum, ini yang perlu kami kaji," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, proyek pembangunan jalan Trienggadeng Batas Bireun di Kabupaten Pidie Jaya mulai dikerjakan. Namun, pembangunan jalan dengan nilai pagu Rp 25 miliar itu tidak memiliki konsultan pengawas.

Tidak adanya konsultan pengawas pengawas diakui oleh PPTK wilayah Pidie Jaya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Aceh, Hamdani.

Baca: Proyek Miliaran Tak Ada Konsultan Pengawas, DPRA Bakal Panggil Kadis PU

"Benar, sampai saat ini belum ada konsultan pengawas untuk proyek ini. Saya hanya mendapat perintah dari dinas. Kalau terkait kenapa konsultan pengawasnya belum ada, itu dikonfirmasi ke dinas," terang Hamdani.

Selain itu, Tgk Anwar menuturkan bahwa pihaknya juga melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBA 2019 di DPA Dinas PUPR, tentang realisasi dan hal teknis lainnya berdasarkan pemberitaan media beberapa hari lalu.

Kemudian, lanjut Anwar, mereka juga membahas tentang proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP), pihaknya mengoreksi bersama SKPA mengenai tidak adanya koordinasi antara ULP dengan SKPA dalam hal penetapan pemenang proyek.

"Ini berimplikasi pada kegiatan pelaksanaan di lapangan, kadang-kadang tawarannya di bawah HPS, fisik sudah ada pemenang sedangkan untuk konsultan belum ditetapkan, tetapi dokumen pendukung diserahkan ke SKPA, ini yang sedang kami telusuri, dan diambil sikap DPRA," tuturnya.

Anwar mencontohkan, salah satu kasus belum adanya konsultan pengawas, hal itu dinilai karena kelalalain dari pihak ULP. Sebenarnya, jika sesuai tahapan yang diatur oleh SKPA sudah cukup baik, dimana proses pertama melaksanakan lelang konsultan, baru kemudian lelang fisiknya.

"Tapi ternyata hari ini boleh kami katakan Pokja ini tidak siap, duluan berkas atau dokumen diberikan fisik ketimbang konsultan pengawas, padahal penetapan pemenang konsultan pengawas lebih awal dari pada pemenang konstruksi," pungkas Tgk Anwar.

Komentar

Loading...