Unduh Aplikasi

Proyek Jembatan Rangka Baja di Agara Ambruk

Proyek Jembatan Rangka Baja di Agara Ambruk
Keadaan rangka baja jembatan yang ambruk ke sungai Alas. Foto: KBAONE

ACEH TENGGARA - Paket proyek pembangunan Jembatan Rangka baja diperkirakan sepanjang 60 meter (satu span) yang membentang di atas aliran Sungai Alas, Aceh Tenggara ambruk ke dasar sungai.

Pembangunan jembatan yang menghubungkan antar dua kecamatan yakni Kecamatan Bambel dan Lawe Alas ini diketahui masih dalam tahap pengerjaan pihak rekanan di bawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tenggara.

Diduga tidak kuat menahan terjangan angin puting beliung yang terjadi pada Minggu 27 September 2020, sejumlah batang kelapa yang dipakai sebagai penopang (pranca) rangkaian jembatan itu akhirnya roboh. 

Kepala Dinas PUPR Agara, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mustafa, mengatakan pembangunan jembatan rangka baja itu (Lanjutan-III) bersumber dari Dana Otonomi Khusus Kabupaten (Doka) tahun 2020 sebesar Rp7 miliar lebih.

Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Budi Mulia dengan nomor kontrak : 630/12/PPK/SPPK/OTSUS-JBT/PUTR/2020 tanggal 28 Mei 2020 dan addendum kontrak ke-1 nomor : 630/12.1/PPK/SPPK/OTSUS-JBT/PUTR/2020 tanggal 8 Juni 2020.

"Adendum memuat rasionalisasi anggaran sesuai surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 119/3039/SJ dan Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang tindak lanjut atas kontrak pengadaan barang/jasa terhadap penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020," ujarnya.

Dijelaskannya, sebagai dampak keadaan darurat kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Gubernur Aceh Nomor 602.01/6938, tanggal 05 Mei 2020 perihal perubahan alokasi anggaran TDBH Migas dan DOKA 2020. 

"Nilai kontrak semula Rp 9.393.000.000,00 menjadi Rp 7.586.700.000,00 dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender atau kontrak berakhir pada tanggal 24 Desember 2020," ungkapnya.

"Selama masa kontrak berjalan maka semua tahapan pekerjaan beserta resikonya ditanggung pihak kontraktor CV. Budi Mulia, mengingat sudah ada Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) yang merupakan satu kesatuan dengan kontrak kerja," tambah Mustafa.

Terkait ambruknya jembatan ini, ia selaku PPK sudah melaporkan kepada pihak terkait yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Agara dan melakukan koordinasi bersama pihak rekanan. 

"Saat ini pihaknya sedang menunggu hasil rilis yang akan dikeluarkan BPBD dalam waktu dekat ini," ujarnya.

Sementara, per tanggal 28 September 2020, progres pelaksanaan pembangunan jembatan ini sudah mencapai 34,25 persen, target 50.01 persen, atau deviasi sebesar 15,76 persen. 

"Target ini melenceng dari yang diharapkan, rekanan tidak memulai kerja diawal kontrak karena menunggu kepastian adanya anggaran uang muka mengingat kondisi pandemi Covid-19. Ini menyebabkan ketidakpastian anggaran dan menjadi pertimbangan banyak rekanan," jelasnya.

|JAPAR

Komentar

Loading...