Unduh Aplikasi

Proyek DOKA 2018 di Pijay Tak Selesai Dikerjakan, Masyarakat Kecewa

Proyek DOKA 2018 di Pijay Tak Selesai Dikerjakan, Masyarakat Kecewa
Proyek DOKA tahun 2018 di Kabupaten Pidie Jaya yang tidak rampung dikerjakan. Foto: AJNN

PIDIE JAYA - Masyarakat Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya, khususnya yang berprofesi sebagai pedagang merasa kecewa. Pasalnya toko milik pemerintah yang dibangun pada tahun 2018 lalu tidak rampung dikerjakan.

"Tentunya masyarakat sangat kecewa dengan kondisi toko milik pemerintah seperti ini, seharusnya dapat dimanfaatkan (disewa) oleh pedagang. Toko ini dibangun sekitar dua tahun lalu, tapi entah kenapa tidak selesai dikerjakan," kata salah seorang pedagang di pasar Trienggadeng, Rizki, Rabu (6/1).

Selain itu, menurutnya, bangunan yang sudah mulai berjamur itu kontruksinya tidak kokoh. Meski demikian, ia berharap agar pemerintah secepatnya menyelesaikan pembangunan toko itu agar dapat dimanfaatkan oleh pedagang.

Baca: Proyek DOKA 2018 di Pijay Tak Rampung Dikerjakan

"Kelihatan bangunannya tidak kuat. Lebih kuat toko lama ini," sebutnya yang saat itu sedang berdiri toko lama (masih satu deretan dengan toko tersebut) yang juga merupakan tanah toko milik pemerintah juga.

Pantauan AJNN, meski bangunan yang dibangun dengan dana DOKA tahun 2018 itu tidak rampung dikerjakan, tetapi beberapa pedagang telah memanfaatkan bangunan yang seharusnya menjadi sumber PAD Pidie Jaya.

"Kalau mereka (pedagang) bayar sewa atau tidak, saya tidak tahu. Tapi dari pada berjualan di kaki lima kan lebih baik di sana (toko yang belum siap dibangun)," pungkas Rizki.

Seperti diketahui, pembangunan toko di Pasar Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya itu menelan anggaran Rp 2,2 miliar (nilai kontrak) yang bersumber Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Proyek tersebut dikerjakan PT. Mitra Agung Indonesia, yang berada di Jalan Medan - Banda Aceh KM.10 GG. Rotam No 84, Buket Meutuah, Kota Langsa. Proyek tersebut berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

Baca: Kadis PUPR Terbitkan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Mitra Agung Indonesia

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh, saat itu, Helmi menjelaskan, pihaknya hanya membayar sesuai progres yang dikerjakan per 27 Desember 2018.

"Kami sudah membayar kepada rekanan sesuai progres pekerjaan sebesar 83 persen. Dan sudah dihitung oleh konsultan progresnya sebesar itu. Persoalan rekanan masih masih mengerjakan sejumlah pekerjaan, itu urusan mereka. Yang pasti kami tidak bayar lagi yang mereka kerjakan itu, " kata Helmi, Selasa 8 Januari 2019.

Komentar

Loading...