Unduh Aplikasi

Proses Tender Parkir RSUDZA Diduga Bermasalah

Proses Tender Parkir RSUDZA Diduga Bermasalah
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mencium dugaan yang tidak sehat dalam proses tender parkir Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Kota Banda Aceh tahun 2019.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan proses lelang parkir yang dilakukan oleh Panitia Kerja (POKJA) Tim Kajian Kerjasama Operasional (KSO) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUDZA tahun 2019 berpotensi adanya dugaan unsur perbuatan melawan hukum (PMH).

Askhal mengungkapkan dalam proses pengumuman pemenang yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Pokja) Tim KSO tidak sesuai dengan informasi yang dipublikasikan dalam dokumen tersebut, dimana tercantum pengumuman penetapan pemenang calon mitra kerjasama operasional laboratorium terpadu untuk RSUDZA, padahal dalam dokumen dan informasi kontrak atas proses lelang yang benar adalah penetapan Kerjasama Operasional Parkir pada BLUD RSUDZA.

"Secara kedudukan hukum pihak Pokja Tim KSO telah melakukan unsur kesalahan secara prosedural dan dapat menimbulkan dugaan kerugian bagi pihak lain," kata Askhalani kepada AJNN, Kamis (30/1).

Kemudian, kata Askhalani, Tim KSO dalam menetapkan calon pemenang diduga telah terjadi adanya unsur perbuatan melawan hukum yaitu tentang kedudukan melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan melebihi kewenangan yang dimiliki.

Pasalnya, kata Askhalani, perusahaan pemenang tender PT Citra Karsa, diduga adalah perusahaan yang masuk dalam daftar hitam atau perusahaan bermasalah dalam pekerjaan paket pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari anggaran APBA TA 2017, pada paket pekerjaan kontruksi pemeliharaan berkala jalan Meulaboh-Tutut (otsus Aceh) di Kabupaten Aceh Barat, pada satker Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Aceh.

"Kasus ini informasi terakhir yang kami terima sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Barat," ungkap Askhalani.

Askhalani menduga dalam penetapan pemenangan yang dilakukan oleh Tim KSO dapat diduga adanya permainan tertentu yang mengarah pada upaya dugaan untuk memenangkan PT Citra Karsa. Padahal secara aturan hukum bahwa para pihak dalam menangani proses tender dilarang keras melakukan upaya pemufakatan jahat yang dapat dikategorikan adanya dugaan pelanggaran hukum yang terencana.

"Karena jabatan dan kesempatan atau melakukan dugaan lain termasuk melakukan upaya gratifikasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain untuk tujuan dan maksud tertentu, sehingga akibat perbuatan ini akan berdampak pada kerugian negara secara terus menerus," ujarnya.

Terkait permasalahan itu, Askhalani mengaku sudah mengirimkan surat ke Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Bahkan, dalam surat itu juga dilampirkan sejumlah bukti adanya dugaan kecurangan dalam proses tender.

"Kami surati Plt Gubernur Aceh agar melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah lanjutan atas proses tender itu," jelasnya

Komentar

Loading...