Unduh Aplikasi

Program Replanting Sawit, Disbunnak Aceh Barat Hanya Bagian Pengawasan

Program Replanting Sawit, Disbunnak Aceh Barat Hanya Bagian Pengawasan
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat, Danil Adrial. Foto: AJNN/Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mulai melakukan penyelidikan terkait laporan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat tentang Program Replanting Sawit (Peremajaan Sawit) di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Kasus tersebut dilaporkan GeRAK Aceh Barat pada Kamis (17/9). Laporan diserahkan oleh Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra, yang didampingi Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, dan diterima langsung oleh Kajati Aceh, Muhammad Yusuf. 

Penyelidikan itu dilakukan Kejati Aceh dengan mengeluarkan surat panggilan terhadap empat perusahaan yang terlibat dalam program tersebut. Adapun empat perusahaan itu yakni CV Megah Raya Perkasa, PT Nusantara Jaya Berdikari, CV Ilham Jaya dan CV Karsa Wira Tama.

Bahkan, Kejati juga menyurati Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat agar meminta kepada empat perusahaan tersebut untuk memberikan keterangan kepada penyidik Kejati Aceh. 

Kepala Disbunnak Aceh Barat, Danil Adrial membenarkan sudah pernah menerima surat dari Kejati Aceh agar disampaikan kepada empat pimpinan perusahaan tersebut terkait pemanggilan.

Adapun empat perusahaan yang dipanggil tersebut yakni Wakil Direktur CV Meugah Raya Perkasa, Direktur PT Nusantara Jaya Berdikari, Direktur CV Ilham Jaya, Direktur CV Karsa Wiratama.

Danil Adrial mengungkapkan dalam pengelolaan program kegiatan tersebut, pihaknya selaku leading sektor hanya dibagian pengawasan, tidak masuk dalam urusan pengelola kegiatan.

"Peran dinas melegalitas rekomendasi usulan dari masyarakat melalui koperasi, tidak melakukan pengelolaan keuangan," kata Kadis Bunnak Aceh Barat, Danil Adrial kepada AJNN, Senin (26/10) kemarin.

Ia menjelaskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dikenal dengan replanting itu merupakan program dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (PDPKS), yang merupakan konsorsium yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian di bawah Direktorat Jendral Perkebunan. Sementara di di Aceh Barat dikelola langsung oleh Koperasi Mandir Jaya Beusare.

Baca: Kasus Replanting Sawit Mulai Diusut, GeRAK Apresiasi Kejati Aceh

Untuk kebutuhan biaya, kata Danil, uang ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat, bukan ke rekening koperasi. Dimana setiap penerima manfaat mendapatkan biaya Rp 25 juta.

"Jadi dalam kegiatan ini per orang mendapat Rp 25 juta per hektarnya. Disitu untuk kegiatan tumbang cuping atau pembersihan, pembelian pupuk, pagar serta bibit," rinci Danil.

Danil juga menjelaskan dalam pencairannya anggaram dilakukan secara bertahap oleh BPDPKS, sesuai dengan progres atau perkembangan lapangan. Bahkan dalam pencairan selanjutnya dapat dilakukan setelah adanya evaluasi dari disbunnak setempat terhadap kegiatan yang dilakukan dari pencairan tahap pertama 30 persen.

Artinya, kata Danil, uang tidak langsung dicairkan sepenuhnya dari jumlah anggaran yang telah disusun. Dimana dari anggaran Rp 32,5 miliar, yang dicairkan ke setiap penerima manfaat hanya sebesar 30 persen. 

Misalnya, kata dia, seorang petani memiliki empat hektare lahan dengan anggaran satu hektare berjumlah Rp 25 juta, maka dalam empat hektare penerima memdapat Rp 100 juta, kemudian 30 persen dari Rp 100 juta hanya Rp 30 juta.

"Nah anggaran inilah yang dicairkan langsung oleh koperasi untuk kegiatan replanting dan dilakukan sebagai kebutuhan sesuai tahapan. Pencairannya pun harus dilakukan dengan ditandatangani petani itu. Untuk tahap selanjutnya kami akan lihat dulu kondisi lapangan, kalau perkembangannya sesuai, maka kami rekomendasikan pencairan tahap selanjutnya," ungkapnya.

Ditambahkannya sumber anggaran dalan kegiatan tersebut berupa dana non budgeter yang tidak masuk dalam perhitungan anggaran. Artinya perhitungan yang dilakukan oleh GeRAK Aceh Barat sebagaimana yang diberitakan tidak sesuai, sebab dari Rp 32,5 miliar itu belum sepenuhnya cair.

"Jadi kebutuhan anggaran inikan Rp 32, 5 miliar. Nah secara pengelolaan di lapangan belum tuntas semua dilakukan koperasi. Dari tahun 2018 hingga saat ini baru yang tahun 2018 rampung dengan luas areal dikelola 142 hektare, sedangkan untuk tahun 2019 masih berjalan hingga saat ini penyiapannya. Jadi apalagi yang tahun 2020 memang bisa dikatakan belum sama sekali," ucap Danil.

“Kalau masalah laporan anggaran kegiatan tidak disampaikan kepada kami, itu langsung kepada koperasi selaku pengelola untuk disampaikan kepada BPDPKS,” tambah Danil.

Komentar

Loading...