Unduh Aplikasi

Program Aceh Berdikari Dinilai Sarat Masalah

Program Aceh Berdikari Dinilai Sarat Masalah
Foto: Net

BANDA ACEH - Masyarakat Peduli Perdamaian Aceh ([email protected]) menilai program Aceh Berdikari tahap kedua tidak mempunyai perencanaan yang jelas terhadap penerima bantuan tersebut.

Kepala Divisi Advokasi [email protected] Muhammad Zaldi, sebanyak 200 perempuan wirausaha korban konflik dan disabilitas yang menderita bantuan itu penuh dengan masalah.

"Tahap ke dua yang penerimanya mencapai 200 orang terkesan tidak ada perencaan yang jelas, tidak seperti pogram Aceh Berdikari pada tahap satu yang lalu," kata Muhammad Zaldi, yang diterima AJNN, Sabtu (12/12).

Dalam program tersebut, kata Muhammad Zaldi, setiap perempuan yang lolos seleksi akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Aceh sebesar Rp 5 juta.

Namun, dari beberapa syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut terlihat bahwa program itu tidak tepat sasaran.

"Panitia seperti tidak memiliki perencanaan yang matang, dan apakah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang menangani korban konflik di Aceh dan kelompok disabilitas pernah dilibatkan dalam menentukan kriteria penerima dana usaha tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, seharusnya jika program tersebut diperuntukan untuk korban konflik dan kelompok disabilitas seharusnya tidak dibuka untuk umum, sebab pasti sangat sulit untuk membedakan mana yang korban konflik dan kelompok disabilitas.

"Jadi memang kami nilai program tersebut sia-sia dan memang untuk menghabiskan uang diakhir tahun," jelasnya.

Selain itu, bagi penerima diwajibkan untuk membuat surat permohonan kepada gubernur bahwa uang yang akan diberikan untuk program Aceh Berdikari akan digunakan untuk jatah hidup (Jadup)

"Jika benar kondisinya seperti ini sangat disayangkan, program untuk perluasan wirausaha harus berkedok jadup," tegasnya.

Sementara itu, Deputi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteran Sosial, Badan Reintegrasi Aceh, Agusta Mukhtar mengungkapkan BRA tidak terlibat sama sekali dalam pogram Aceh Berdikari.

"BRA tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan kiteria penerima pogram Aceh Berdikari, dan itu bukan pogram BRA," ujar Agusta Mukhtar, saat dihubungi AJNN.

Agusta Mukhtar mengatakan, Badan Reintegrasi Aceh saat ini hanya menangani dan menyelesaikan proses lahan bagi mantan kombatan.

"Kita sedang menyelesaikan proses lahan bagi mantan kombatan, untuk pogram Aceh Berdikari hubungi dinas terkait saja," tutupnya.

Komentar

Loading...