Unduh Aplikasi

Prof Samsul Rizal: WN Harus Orang Bijaksana dan Paham Syariat dengan Benar

Prof Samsul Rizal: WN Harus Orang Bijaksana dan Paham Syariat dengan Benar

BANDA ACEH - Kepemimpinan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroeakan berakhir Desember mendatang. Saat ini sejumlah calon yang digadang- gadang layak menjadi pengganti Malik Mahmud muluai muncul.

Rektor Unversita Syiah Kuala, Prof Dr Samsul Rizal MEng menyebutkan kriteria yang harus dimiliki Wali Nanggroe itu diantaranya, wajib bisa membaca Alquran dan paham tentang kondisi Aceh yang sebenarnya.

" Wali wajib bisa baca Alquran, walaupun tidak dites tetapi orang tahu dan tidak harus seorang qari. Kalau Wali saja tidak bisa baca Alquran dan kita daerah syariat, atau Walinya tidak mengerti hukum dan masalah sosial masyarakat Aceh, bagaimana bisa menjadi pemersatu. Tujuan dibentuk wali adalah sebagai pemersatu," katanya.

Baca: WN Harus Sosok Pemersatu, Rekam Jejaknya di Pemerintahan Teruji

Kata dia, yang akan menjadi Wali itu haruslah orang yang bijaksana, dan tidak harus dari mantan kombatan GAM, beragama islam serta harus lahir di Aceh, karena dengan begitu dia tahu dan paham betul tentang Aceh dan hal tersebut tidak diskriminatif.

"Di Amerika contohnya, syarat menjadi pemimpin Amerika harus lahir di Amerika, apakah itu diskriminatif, tidak. Kita bukan membuat kriteria untuk satu dua orang tapi untuk kedepan selama Aceh masih ada," katanya.

Menurutnya Wali Nanggroe itu represntatif dari masyarakat Aceh. Walapun bukan kekuasaan eksekutif dan hanya sebagai lembaga adat tetapi Wali Nanggroe secara hakikat lebih kuat dari pada eksekutif. Wali Nanggroe bisa masuk kemana saja, bisa masuk ke eksekutif, legislatif, ulama, pendidik dan semua kalangan lainnya.

Baca: DR Azhari: WN Harus Berwibawa, Kharismatik dan Paham Agama

Dikatakan Prof Samsul Rizal, kriteria-kriteria itu harus dimasukkan sebagai syarat menjadi Wali Nanggroe oleh panitia pemilihan Wali Nanggroe supaya orang-orang yang dipilih nantinya benar-benar menjadi seorang wali. Namun saat ini panitia pemilihan wali saja belum dibentuk, padahal masa kepemimpinan Wali sudah mau berkhir.

Selanjutnya, Wali Nanggroe juga tidak harus memiliki jaringan dengan Pemerintah Pusat, tetapi Wali haruslah orang yang diinginkan oleh rakyat Aceh dan merupakan orang yang dituakan di Aceh.

"Dan dia tidak pernah cacat, tidak pernah korupsi, serta melakukan kejahatan lainnya, kalau ada masalah apapun kita bisa kasih tahu dan bisa dipercaya dan dia tidak boleh berpolitik, tidak boleh melekat dari golongan tertentu, misalnya dulu dia pernah menjadi orang partai, setelah menjadi Wali tutup semuanya, dia tidak boleh partisan," katanya.

Selain itu, Wali Nanggroe juga harus menjadi orang yang bisa mendamaikan jika sekawktu-waktu ada konflik antara gubernur dan wakil gubernur atau gubernur dengan DPRA maupun dingan pihak-pihak lain.

Menurutnya sosok yang cocok menjadi Wali Nanggroe itu seperti mantan Rektor, mantan Majelis Ulama atau mantan Gubernur Aceh karena mereka orang-orang yang sudah berpengalaman dalam pemerintahan, punya pemahan juga dalam agama, adat istiadat dan masalah sosial masyarakat Aceh

"Ada beberapa mantan gubernur Aceh yang cocok, ada Zaini Abdullah, Tarmizi karim dan Abdullah Puteh, kemudian mantan-mantan rektor dan ketua Majelis Ulama. dan kalau mau dipilih lagi Malik Mahmud juga tidak ada persoalan.

Prof Samsul menilai, yang harus dibenahi Wali Nanggroe saat ini adalah tentang kelembagaan Wali Nanggroe itu sendiri, seperti mengisi semua struktur lembaga di bawah Wali Nanggroe.

"Seperti Tuha Peut misalnya, itu harus segara dibentuk, lembaga-lembaga lain juga harus diisi strukturnya agar Wali Naggroe ini punya kekuatan," katanya.

Saat ditanya tekait kinerja Wali Nanggroe saat ini, Prof Samsul sedikit kesusahan menjawabnya. Dia mengaku hanya pernah sekali diundang rapat oleh Wali Nanggroe terkait Masjid Raya Biaturrahman setelah itu tidak pernah lagi. Padahal menurutnya rapat itu harus menjadi rutinitas dan banyak hal tentang Aceh yang perlu dibahas.

Komentar

Loading...