Unduh Aplikasi

Problema Ekspor Komoditas Aceh

Problema Ekspor Komoditas Aceh
ilustrasi.

Oleh Rustam Effendi*

EKSPOR komoditi Aceh mengalami pukulan yang serius. Sejak Tahun 2006 hingga 2016 nilainya turun rata-rata 33,0 persen per tahun, dari senilai USD 2,03 miliar, menjadi hanya USD 22,8 juta saja.

Di kurun waktu yang sama, nilai impor Aceh justru turun lebih rendah, yaitu rata-rata hanya 2,0 persen per tahun, dari USD 36,2 juta, berkurang jadi USD 28,9 juta. Secara keseluruhan, neraca perdagangan Aceh masih mengalami defisit. Dengan kata lain, Aceh lebih banyak membeli dibanding menjual.

Ketidakstabilan nilai ekspor Aceh bisa jadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain, raw-materials concentration, commodity concentration, dan market concentration, selain ada hal-hal lain dari ketiga ini.

Sejauh ini belum terlihat strategi peningkatan ekspor yang telah dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Aceh. Mata dagangan ekspor semakin banyak yang hilang, tidak lagi dipasarkan. Beberapa negara tujuan pun sudah banyak yang tak terpenetrasi lagi. Entah kenapa ?

Rancangan strategi ekspor yang ada, jujur saya katakan, tidak disikapi dengan kebijakan yang konkrit, terutama untuk menindak-lanjuti strategi tersebut. Program dan kegiatan yang ada, pun termasuk anggaran daerah yang diplot untuk atasi persoalan dan mengantisipasi pelemahan ekspor, nyaris tak berarti nilainya, dibanding masalah yang harus diatasi.

Akibatnya, nilai ekspor Aceh terus berkurang selama 11 tahun terakhir ini. Padahal, ekspor sangat berperan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Ada harapan yang terbersit di Tahun 2017 ini. Nilai ekspor Aceh mulai menunjukkan tren yang meningkat. Hingga Januari-Agustus 2017, nilainya naik mencapai USD 43,8 juta. Artinya, ada kenaikan sebesar 92,0 persen dibanding setahun sebelumnya. Tapi, nilai impornya masih lumayan besar, yakni USD 24,5 juta.

Saya  menyarankan agar Pemerintah Aceh serius menyikapi persoalan ekspor ini. Kebijakan yang bertumpu pada peningkatan kontinyuitas produk, mutu produk, pengembangan kawasan sentra produksi, pemanfaatan pelabuhan dalam daerah, dan bantuan permodalan untuk eksportir, harus didukung dan dikonkritkan alokasinya dalam anggaran daerah.

Hal lain, dorong Badan Usaha Milik Daerah, dan tempatkan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) teknis pada posisi yang penting dalam jajaran eksekutif. Ingat, perdagangan itu aktivitas sentral dalam era global ini. Saatnya Pemerintah Aceh berpikir strategis, khususnya menyikapi kondisi perekonomian daerah yang sedang lesu dan kekurangan "darah" ini. Komitmen dari para pihak tentu amat menentukan. Tanpa yang satu ini, pasti tak ada gunanya apa pun masukan yang ditelurkan.

Ini sekadar sekedar pemikiran untuk Tuan-Tuan, Kawan-Kawan, yang sedang berada di pucuk pimpinan. Mari buka mata, buka telinga. Jangan biarkan mulut menganga, cuma bisa terpana memandang kemajuan ekonomi daerah tetangga kita.

*) Penulis adalah ekonom Universitas Syiah Kuala 

Komentar

Loading...