Unduh Aplikasi

Presiden Murah Hati

Presiden Murah Hati
Ilustrasi: earthkind

PRESIDEN Joko Widodo berencana memberikan remisi kepada I Nyoman Susrama. Pria ini adalah pembunuh wartawan Radar Bali AA Narendra Prabangsa. Dia dibunuh 10 tahun lalu. Saat itu, Nyoman Susrama, otak pembunuhan berencana terhadap Narendra, divonis hukuman penjara seumur hidup.

Adalah tulisan Narendra tentang korupsi yang dilakukan Nyoman Susrama di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli yang bikin resah dan gerah pelaku dan komplotannya. Satu di antaranya adalah proyek pembangunan taman kanak-kanak dan sekolah dasar internasional di Bangli. Proyek ini dipimpin oleh Nyoman Susrama.

Atas kejahatan itu, Nyoman Susrama dipenjara seumur hidup. Setelah mendapat remisi, hukuman itu berubah menjadi hanya 20 tahun. Tak pelak, keputusan presiden ini dinilai janggal dan menuai kecaman. Jurnalis di berbagai daerah menolak rencana ini.

Joko Widodo, selaku presiden, memang berhak untuk memberikan remisi kepada seluruh warga negara. Namun hendaknya dia juga mempertimbangkan aspek penting yang lebih luas sebelum mengambil keputusan. Terutama terkait pemberantasan korupsi. Agar tak menjadi blunder

Sebagai kepala negara, Joko Widodo seharusnya mendapatkan masukan utuh. Termasuk latar belakang kasus saat vonis dijatuhkan kepada seorang narapidana. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang diambil, terutama terkait dengan agenda pemberantasan korupsi tidak bertabrakan dan saling menghancurkan.

Memberikan remisi kepada para koruptor, apalagi sampai mendalangi sebuah pembunuhan sebagai upaya menutupi jejak korupnya, adalah sebuah kesalahan besar. Dan orang seperti mereka tak layak mendapatkan kemurahan hati presiden.

Kasus ini juga semakin menambah panjang kasus-kasus pembunuhan terhadap jurnalis. Memang ada jurnalis yang nakal, tapi lebih banyak lagi yang bekerja serius di tengah keterbatasan pendapatan mereka. Dan mereka berhak dilindungi oleh negara.

Karena itu, media ini, berharap agar Joko Widodo, selaku Presiden Indonesia, tak memberikan remisi kepada Nyoman. Dia juga harus mengungkapkan kasus-kasus kekerasan yang berujung kepada kematian jurnalis. Dia juga harus menjamin agenda pemberantasan korupsi berjalan tanpa intervensi, baik yang dilakukan oleh jurnalis, atau aparat penegak hukum.

Joko Widodo juga harus memberi perhatian lebih kepada kasus-kasus kekerasan terkait tindak pidana korupsi. Seperti kasus Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia juga harus memastikan jajaran penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan tidak diganti saat menangani kasus korupsi. Jika pun harus mengganti, pergantian itu hendaknya tidak memandekkan agenda pemeriksaan yang sedang berjalan. Karena seorang presiden tak pantas bermurah hati kepada para koruptor.

Komentar

Loading...