Unduh Aplikasi

Praktisi Hukum: Soal Caleg 100 Persen, Sikap KPU Sudah Tepat

Praktisi Hukum: Soal Caleg 100 Persen, Sikap KPU Sudah Tepat
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Praktisi Hukum Kepemiluan Imran Mahfudi, SH. MH mengapresiasi langkah KPU RI yang secara tegas menyatakan bahwa jumlah caleg di Aceh adalah 100 persen.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 224 UU Pemilu, konsep caleg 120% merupakan aturan lama yang diatur dalam UU 13 Tahun 2008 yang kemudian diadobsi ke dalam Qanun 3 Tahun 2008.

Baca: Surat KPU, Pengajuan Caleg Maksimum 100 Persen Berlaku di Aceh

"Jadi caleg 120 persen bukan kekhususan Aceh, aturan tersebut berlaku secara nasional ketika itu. Jika kita mau jujur sebetulnya sikap KPU dalam pemilu 2014 yang lalu juga sama, cuma dalam surat yang dikeluarkan oleh KPU ketika itu menggunakan bahasa bersayap, dengan kalimat dapat membenarkan caleg 120 persen, sepanjang hal tersebut diatur dalam UUPA," katanya.

Baca: Pejelasan Komisioner KPU Terkait Kuota Maksimum Caleg

Kata dia, karena dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tidak diatur, mestinya harus dipahami tidak boleh, tapi kenyataannya KIP Aceh ketika itu memaknai surat tersebut sebagai persetujuan KPU, sehingga surat KPU sekarang Nomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 yang menggunakan bahasa yang tegas, tidak multi tafsir harus diapresiasi.

"Saya kira KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang dimandatkan oleh UUD 1945, memiliki kewajiban untuk memastikan, penyelenggaraan pemilu di Aceh mengacu kepada ketentuan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan khusus hanya dapat diterapkan sepanjang hal tersebut diatur dalam UUPA," kata Imran.

Dia menambahkan, soal caleg 120 persen bukanlah kekhususan Aceh, ini merupakan ketentuan umum yang berlaku secara nasional dalam pemilu tahun 2009 yang lalu, regulasi terus berubah akibat perkembangan zaman dan lahirnya pemikiran-pemikiran yang baru oleh pembuat UU untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Komentar

Loading...