Unduh Aplikasi

Praktisi Hukum: Seleksi JPT Kemenag Bertentangan dengan Peraturan

Praktisi Hukum: Seleksi JPT Kemenag Bertentangan dengan Peraturan
Foto Gedung Kemenag. Foto: Detik.com

BANDA ACEH - Praktisi hukum dan Advokat, Fakhrurrazi, Lc, M,HI mengatakan tahapan seleksi jabatan tinggi (JPT) madya dan pratama di lingkungan Kementerian Agama berjalan tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 2020.

Menurutnya, dalam Peraturan Menteri Agama tersebut telah jelas menerangkan Pasal demi Pasal mulai dari tujuan dan proses pengisian jabatan, tahapan seleksi dan hasil uji kompetensi di lingkungan Kementerian Agama secara detail dan tegas.

"Didalamnya juga ditegaskan tidak dapat menggugurkan para peserta seleksi setelah Lulus Tahapan Administrasi," kata Razi kepada AJNN, Selasa (26/5) di Banda Aceh.

Dijelaskannya, jumlah Asese yang dapat mengikuti Asesmen maksimal berjumlah 6 (enam) orang merupakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama nomor 207 Tahun 2013 BAB V nomor 1 Huruf (b) dan nomor 2 huruf (a) yang telah digantikan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020.

Ketentuan sistem seleksi jabatan diatas akan sangat memudahkan bagi seleksi Jabatan yang jumlah pelamarnya sedikit atau kurang dari 6 orang. Karena dapat dipastikan akan Lulus dengan sendirinya, mekipun nilai mereka sedikit.

Ia mengatakan, sudah selayaknya seleksi asesmen jabatan harus merujuk kepada Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 2020 Tentang Uji Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama.

Sementara itu, Fachrurrazi juga meminta agar Menteri Agama dan Panitia Seleksi dapat memberikan kesempatan kepada semua peserta yang telah lulus Administrasi agar dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti semua tahapan seleksi Jabatan di Kementerian Agama sampai dengan tahap akhir.

"Hingga melahirkan 3 calon peserta seleksi jabatan terbaik berdasarkan akumulasi nilai dari semua tahapan," pungkasnya.[]

Komentar

Loading...