Unduh Aplikasi

PENGESAHAN APBK PIDIE TERLAMBAT

Praktisi Hukum: Masyarakat Bisa Gugat Bupati dan Dewan

Praktisi Hukum: Masyarakat Bisa Gugat Bupati dan Dewan
ilustrasi. Foto: Ist

PIDIE - Praktisi Hukum menyebutkan masyarakat memiliki peluang menggugat Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat atas keterlambatan pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) 2018.

"Gugatan perwakilan (class action) terhadap dewan dan bupati bisa didaftar ke Pengadilan Negeri Sigli jika masyarakat Pidie merasa dirugikan atas keterlambatan pembahasan," kata Praktisi Hukum asal Pidie Muharramsyah MH kepada AJNN, Sabtu (20/1) kemarin.

Menurut Muharramsyah, dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 disebutkan bahwa gugatan perwakilan kelompok (Class Action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

"Dalam hal ini, Bupati Pidie menjadi tergugat pertama dan wakil bupati menjadi tergugat kedua selanjutnya Ketua DPRK Pidie turut tergugat," ujarnya.

Selain itu, kata Muharramsyah masyarakat Pidie juga bisa menuntut eksekutif dan legislatif memperbaiki dan menata birokrasi pemerintahan sebagaimana diatur perundang-undangan. Bahkan, masyarakat juga bisa meminta para tergugat meminta maaf kepada masyarakat Pidie melalui media massa selama tujuh hari berturut-turut.

Muharram menuturkan, apabila RAPBK terlambat disahkan maka akan berdampak terhadap perekonomian dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pidie. Maka sudah sepatutnya eksekutif dan legeslatif mengelola pemerintahan Kabupaten Pidie secara profesional.

Komentar

Loading...