Unduh Aplikasi

Praktisi Hukum: KIP Aceh Tidak Berwenang Tetapkan Penundaan Pilkada

Praktisi Hukum: KIP Aceh Tidak Berwenang Tetapkan Penundaan Pilkada
Imran Mahfudi. Foto: IST.

BANDA ACEH - Praktisi Hukum, Imran Mahfudi mengatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Menurutnya, KIP Aceh hanya berwenang untuk mengusulkan kepada Gubernur melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan selanjutnya Gubernur mengajukan permohonan kepada Presiden dengan tembusan Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut kata Imran berdasarkan ketentuan pasal 104 Qanun 12/2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

"Kewenangan untuk menunda seluruh tahapan Pilkada ada pada Presiden, dan setelah ada keputusan presiden untuk menunda seluruh tahapan pilkada baru KIP Aceh menindaklanjuti dengan Keputusan KIP Aceh," ujar pria yang juga Wakil Ketua Umum DPP Peradi Pergerakan kepada AJNN, Minggu (11/4/2021) di Banda Aceh.
 
"Jadi terkait penundaan, KIP Aceh hanya punya kewenangan mengusulkan bukan memutuskan meskipun setelah ada putusan Presiden yang menindaklanjuti penundaan Pilkada tersebut adalah KIP Aceh," ujar Imran menambahkan.
 
Tindakan KIP Aceh yang langsung menetapkan penundaan Pilkada sebelum ada keputusan presiden menurut Imran adalah tindakan yang melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Qanun Pilkada.
 
Disamping soal kewenangan, dalam keputusan KIP Aceh tentang penundaan Pilkada, menurut Imran, KIP Aceh juga tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan ditundanya Pilkada.

"Lazimnya sebuah keputusan, pada bagian konsideran menimbang selalu menguraikan alasan-alasan hukum kenapa sebuah Keputusan harus ditetapkan," ujar Imran.
 
Jadi menurut Imran, apa yang disampaikan oleh KIP Aceh dalam konferensi Pers yang dimuat dalam banyak media pada tanggal 2 April yang lalu bahwa pilkada ditunda karena ketiadaan anggaran menjadi tidak jelas. Hal ini karena tidak muncul hal tersebut dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KIP, baik dalam keputusan maupun surat KIP Aceh yang dikirimkan ke DPRA.

Sebagaimana diketahui penundaan pelaksanaan seluruh tahapan, program dan jadwal Pilkada Aceh Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 Tanggal 2 April 2021.

Dalam surat keputusan itu memuat tentang penundaan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 sebagaimana Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...