Unduh Aplikasi

Praktek culas proyek di Simeulue

Praktek culas proyek di Simeulue
Pryk
SIMEULUE-Diduga banyaknya praktek culas pelaksanaan proyek di Simeulue yang dilakonkan para pelaksana. Mulai dari tender hingga pekerjaan progres yang asal jadi dengan tujuan mendapatka keuntungan sebesar mungkin.

Lihatlah proyek yang dikelola Dinas PU setempat melalui bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan. Dana yang bersumber dari APBK, OTSUS dan APBN ini nyaris setiap tahun dikelola dengan cara menabrak peraturan yang berlaku.

Dari 58 paket proyek 2014 hanya 18 paket yang di-PHO alias diserah terimakan. 40 paket rata-rata sedang diburu penyelesaiannya meski waktu pekerjaan telah berakhir.

Proyek peningkatan jalan hot mix Leubang Hulu DAK reguler 2014 Rp 2,5 m yang dikerjakan PT Azizi Jaya menjadi contoh tak elok dalam proses pembangunan di pulau itu.

Proyek dengan rincian kontrak Nomor 620/26/APBK-BM/Kontrak/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan tanggal selesai 17 Desember 2014 dikerjakan PT Azizi Jaya, Direktur Ir. Iskandar dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Afit Linon, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fikrianto, ST, MT dan Kelana Saputra.

Proyek dengan kegiatan pengaspalan 700 m dan talud sungai 150 m kini dalam kondisi terlantar ditinggal rekanan. Kegiatan pengaspalan di jalan tersebut hingga awal Maret 2015 belum dikerjakan. Kegiatan pembuatan talud sepanjang 150 m kini telah roboh akibat pekerjaan asal jadi.

Kondisi proyek itu dilaporkan Bidang Bina Marga per 30 Nofember tahun lalu telah terealisasi fisiknya 59 persen dan realisasi keuangan 39,50 persen. Sedangkan awal Maret 2015 diakui DPU setempat telah mencapai progres 80 persen dan realisasi keuangan 80 persen.

KPA Afit Linon tidak membantah adanya keterlambatan dalam pengerjaan jalan Lebang Hulu. Dia menyayangkan sikap rekanan yang tidak memiliki itikad baik menyelesaikan pekerjaan itu.

"Saya sudah telah mencoba menghubungi Iskandar melalui semua nomor hpnya, tapi satu pun tidak ada yang aktif. Saya ingin meminta pertanggungjawaban sebelum putus kontrak," ungkap Afit Linon, Selasa pekan lalu.

KPA ini menyatakan pekerjaan itu telah terealisasi 80 persen dan realisasi keuangan yang sama. Sedangkan 25 paket lainnya di bidang Bina Marga telah banyak yang selesai dan rata-rata 90 persen serta 100 persen, tapi belum di-PHO.

Laporan yang disampaikan Dinas PU ternyata hanya "cat langit" dan sangat berbeda dengan bukti di lapangan. Rusli mantan Kades Leubang mengaku sejak Januari hingga awal Maret tidak ada aktifitas pekerja melaksanakan pekerjaan.

"Talud yang dikerjakan belum rampung telah ambruk. Soal jalan bisa dilihat belum ada pekerjaan pengaspalan. Saya pun mau ketemu dengan rekanannya (Iskandar) untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan pagar kebun saya yang dijadikan tempat material," ujar Rusli, Jumat pekan lalu.

Pekerjaan proyek peningkatan jalan hotmix Leubang Hulu berdasarkan kontrak, selesai 17 Desember 2014 kini belum rampung dan terbengkalai sedangkan realisasi keuangan kabarnya telah mencapai 90 persen.

Melirik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terealisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran. PPK semestinya meneliti pekerjaan untuk dapat diberikan kesempatan sampai 50 hari sejak berakhirnya masa pekerjaan. Dan KPA harus meneliti pembayaran sisa penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan anggaran berikutnya.

Berdasarkan PMK tadi, PPK terlalu gegabah memberikan kesempatan 50 hari dan buktinya kesempatan yang dimaksud tidak dimanfaatkan rekanan. Sebaliknya rekanan kabur meninggalkan pekerjaan.

Ironisnya, KPA terlalu berani merealisasikan keuangan proyek mencapai 80-90 persen tanpa disesuaikan persentase realisasi fisik.

Anehnya, rekanan tidak menunjukkan batang hidung untuk melanjutkan pekerjaan. Dan kini telah dilanjutkan PT Flamboyan Huma Artha. Kabarnya, pengaspalan yang sedang dilakonkan perusahaan yang satu-satunya memiliki AMP di pulau itu bekerja atas suruhan Afit Linon.

Orang nomor dua PT Flamboyan Jamal membenarkan pekerjaan pengaspalan itu dikerjakan pihaknya. Dirinya diminta bantu Afit Linon melanjutkan pekerjaan khusus pengaspalan meski mengetahui pekerjaan itu telah berakhir masa kontraknya.

"Saya diminta bantu Afit untuk mengaspal pekerjaan itu. Pekerjaannya baru sebatas penyiraman aspal dan belum kita lanjutkan karena BBM saja tidak ada dananya. Dan untuk melanjutkannya saya sedang berusaha menghubungi Afit yang kabarnya berada di luar kota untuk menentukan nilai pembayaran pengaspalan," kata Jamal.

Begitu juga dengan proyek peningkatan jalan hot mix Khatib M. Noer tepatnya jalan lorong rumah pribadi Wakil Bupati Simeulue senilai Rp 1.002.691.000 dengan nomor kontrak 620/24/APBK-PBM/kontrak/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014. Proyek yang dikerjakan CV. Westy ini dimulai pengaspalan Februari lalu dengan memakai jasa pengaspalan yang dikerjakan PT Flamboyan Huma Artha.

Proyek lainnya adalah proyek drainase depan kantor Bupati Simeulue yang dikerjakan CV Tumbuh Sejahtera Rp 1.266.010.000 sumber dana Otsus yang mulai dikerjakan 14 Mei 2014 hingga 15 Maret 2015 belum rampung. Pekerjaan yang telah berulangkali diadendum itu sarat dengan masalah. Volume pekerjaan drainase yang sebelumnya sepanjang 200 m dirubah menjadi 175 m. Dan proyek itu telah beberapa kali terjadi penambahan waktu hingga 19 Februari 2015.

Proyek ini telah diusulkan untuk diklaim jaminan asuransinya oleh pihak Dinas PU setempat ke Bank Aceh Cabang Sinabang, 25 Februari lalu. Akan tetapi, pihak bank enggan mengklaim jaminan asuransi proyek tersebut.

"Suratnya sudah kita terima seminggu lalu, tapi saya tidak tahu apa sudah diproses atau belum. Coba saja hubungi petugas bidang kredit yang akan kembali Senin esok," ujar Kepala Bank Aceh Cabang Sinabang, Muchlis kepada AJNN, 13 Maret lalu.

Informasi yang diproses media AJNN proyek ini dipaksakan untuk diselesaikan rekanan dengan persetujuan dan sepengetahuan KPA Rahadian, ST. "Waktu yang diminta hanya 5 hari sejak 11 hingga 15 Maret. Mereka bekerja siang malam dengan persetujuan KPA agar tidak diputus kontrak," ungkap sumber media ini.

Laporan fisik bidang Pengairan Dinas PU setempat per Desember 2014 dari 12 paket pekerjaan realisasi fisiknya rata-rata berkisar 6 persen hingga 80 persen. Contoh pekerjaan irigasi Maudil 6 persen, irigasi Blang Sebeul 15 persen, irigasi Sembilan Rp 931 juta real fisik 23 persen, dan irigasi Awel Kecil Rp 1.194.669 juta real fisik 45 persen.

Tampaknya, peraturan yang telah diatur dalam pelaksanaan proyek tidak berlaku bagi Pemda Simeulue terutama Dinas PU setempat. Pekerjaan yang banyak tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan, tapi dipaksakan untuk dikerjakan. DPU terkesan menutup mata dengan persoalan yaang terjadi.

DPU berdalih, pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu masih dikerjakan untuk menghindari terjadinya Silpa. Hal itu biasa dilakukan jika rekanan tidak bisa selesai tepat waktu.

"Supaya tidak terjadi Silpa, kita memberikan dispensasi kepada rekanan untuk menyelesaikan meski waktu kontrak telah berakhir," jawab Kadis PU Simeulue, Iwan, MM.

Saat didesak pemutusan kontrak terkait proyek yang bermasalah, Iwan buang badan dengan meminta media ini mempertanyakan hal itu kepada masing-masing KPA.

"Saya telah kuasakan kepada KPA soal itu. Lebih baik tanyakan langsung kepada KPA. Kalau bisa media jangan mempublikasikan persoalan seperti itu demi pembangunan," pinta Iwan.

SEPTIAN

Komentar

Loading...