Unduh Aplikasi

PP Pembatasan Sosial Dikhawatirkan Mengarah ke Darurat Sipil

PP Pembatasan Sosial Dikhawatirkan Mengarah ke Darurat Sipil
Pengamat terorisme Al Chaidar. Foto: Antara

LHOKSEUMAWE – Pengamat Terorisme Indonesia, Al-Chaidar menanggapi kebijakan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PP tersebut mengatur soal prosedur penetapan PSBB dan syarat-syaratnya.

Menurutnya, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dikhawatirkan akan diarahkan kepada status Darurat Sipil. PP yang diteken Presiden Jokowi tanggal 31 Maret 2020 itu, diharapkan ditandatangi presiden dalam keadaan sadar.

Disebutkan, Al-Chaidar, kebijakan pembatasan sosial skala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu terhadap penduduk dalam suatu wilayah yang diduga sudah terinfeksi pandemi Covid-19.

“Pemberlakuan Darurat Sipil sesungguhnya tidak tepat bagi kondisi Indonesia sekarang ini karena wabah atau pandemi Covid-19. Meskipun rezim Jokowi sekarang menggunakan narasi pembatasan sosial berskala besar,” katanya kepada AJNN, Kamis (2/4).

“Darurat sipil tidak cocok untuk diberlakukan untuk menghadapi wabah penyakit. Darurat sipil hanya cocok digunakan untuk menghadapi situasi perang atau pemberontakan atau social unrest (kerusuhan) karena bencana alam,” tambahnya.

Ia menilai, Pemerintahan Jokowi tidak berkenan menggunakan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, karena peraturan itu mengharuskan pemerintah pusat menanggung beban biaya hidup dasar rakyat selama masa karantina.

Padahal, semua itu dilakukan hanya dengan persetujun pemerintah pusat, agar pemerintah daerah bisa mengalihkan dana untuk kebutuhan hidup dasar rakyat di wilayah yang ditetapkan sudah ditutup sebagian atau seluruhnya.

“Kebijakan PSBB yang akan mengarah kepada Darurat Sipil akan sangat berbahaya bagi demokrasi dan kebebasan masyarakat” tegasnya.

Jika Darurat Sipil diberlakukan, sambungnya, maka rezim dapat saja menyalahgunakan UU No 23 Tahun 1959 untuk keperluan melanggengkan kronisme dan korupsi dengan meneror masyarakat yang kritis khususnya aktivis dan akademisi.

“Biasanya, hanya para aktivis penjilat dan akademisi medioker yang setuju dengan penerapan status darurat sipil atau darurat militer,” tuturnya.

Tutur Al-Chaidar, masyarakat sudah sangat tertib sipil saat ini sehingga tidak perlu Darurat Sipil. Masyarakat Indonesia tidak seperti di India atau Italia, mereka sangat patuh dengan terlihat lengangnya situasi Jakarta.

"Hanya pemerintah pusat saja yang masih keras kepala tak mau memberlakukan lock-down karena takut tak mampu mempertanggung-jawabkan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.

Kemudian, Pemerintah Pusat terlalu khawatir dengan kebutuhan dasar masyarakat yang sulit terpenuhi jika lockdown diberlakukan. Ini merupakan ciri utama pemerintahan neolib yang tak mau rugi atau tak mau merugikan kalangan pemilik modal yang sudah menaruh investasi politiknya.

UU Nomor 6 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Jokowi sendiri itu sesungguhnya sangat tetap untuk diterapkan oleh pemerintah saat ini, namun karena banyaknya pertimbangan neoliberal di dalam jajaran kepemimpinannya, maka UU Nomor 6 Tahun 2018 ini tidak dipakai.

Pertimbangan ekonomi mengalahkan rasa kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Kebijakan yang sama juga dilakukan oleh Pemerintahn Jokowi ketika harus mengambil sikap memulangkan atau menolak pengungsi Indonesia eks ISIS di Suriah dan Iraq.

Pertimbangan neoliberal sangat mendominasi pemerintahan Jokowi selama dua periode ini. Hal ini mungkin karena banyaknya pihak pengusaha neoliberal yang sudah mendukung Jokowi selama dua kali masa pemilu yang tentunya berharap mendapat keuntungan finansial dari investasi politiknya.

"Rakyat sangat berharap pemerintah dapat menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2018 dengan memberlakukan karantina wilayah di tiap-tiap propinsi yang terjangkiti. PSBB itu sendiri sebenarnya adalah pemberlakukan UU Nomor 6 tahun 2018 walaupun --mungkin saja-- ditandatangani secara setengah sadar dulunya,” jelas Al-Chaidar.

Sebelum PSBB diberlakukan, seharusnya sudah diberlakukan Karantina Wilayah. Masyarakat mulai tidak percaya dengan pemerintahan Jokowi yang terlalu lamban dalam bertindak dan terlalu banyak pertimbangan yang lebih mendahulukan kepentingan kaum neoliberal ketimbang rakyat.

Covid 19 ini telah membuat banyak perubahan sosial (seperti social distancing, dan bahkan ada anak positif Covid 19 yang dilepas oleh keluarga dijemput oleh ambulan tanpa boleh diantar, tidak boleh ditemani, tidak boleh ditunggui), perubahan politik (dimana banyak orang tidak lagi mengharap pada partai politik dan bahkan presiden dan menteri sekalipun).

Perubahan agama (dimana banyak kegiatan ritual yang dulunya dilakukan secara berjamaah, terpaksa ditinggalkan, azan pun berubah, Umrah ditiadakan sementara, sembahyang penganut agama lain pun terpaksa dibatalkan).

“Bukan tidak mungkin jika rezim sekarang ini akan mengalami kejatuhan jika tidak tegas untuk segera melakukan lockdown khususnya terhadap para pekerja dari Republik Rakyat China,” pungkasnya.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...