Unduh Aplikasi

PP Muhammadiyah Minta Presiden Evaluasi Menyeluruh Penanganan Covid-19

PP Muhammadiyah Minta Presiden Evaluasi Menyeluruh Penanganan Covid-19
Foto: Net

YOGYAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 selama ini. Muhammadiyah bahkan menyarankan jika diperlukan presiden dapat mengambil alih dan memimpin langsung penanganan Covid-19 agar lebih efektif, terarah dan maksimal.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nashir, dalam pernyataan resmi Muhammadiyah terkait penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Muhammadiyah menilai kinerja dan sinergitas antar kementerian dalam penanganan Covid-19 lemah, sehingga presiden turun langsung.

"Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas permasalahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada emerintah, khususnya kepada presiden," ujar Haedar Nashir, Senin 21 September 2020 lalu.

Haedar juga mengatakan diperlukan kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali. Selain itu. Dalam pandangan Muhammadiyah, Keselamatan atau penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari pada hal lainnya. Hal ini menurut Haedar sesuai dengan amanat Konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Muhammadiyah juga meminta para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok, karena dalam situasi Pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan ini seharusnya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak subtantif. Selain itu Muhammadiyah menilai para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. 

"Kami menyarankan agar pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan - pernyataan yang meresahkan. Termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dcngan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani Covid-19," ujar Haedar.

Selain itu Muhammadiyah kata Haedar juga meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) agar menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, termasuk RUU Omnibus Law atau cipta Kerja. Dalam pandangan Muhammadiyah, DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan Pandemi Covid-l9 dipergunakan dengan baik, benar dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh Pandemi Covid-19.

"Sudah saatnya anggota DPR dan elit politik lainnya menunjukkan tanggungjawab dan moral politik yang luhur dalam menangani Covid-l9 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat," ujar Haedar.

Terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Pimpinan Pusat Muhamadiyah menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian dalam negeri, DPR dan instansi terkait agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa. 

Bahkan ditengah Pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas. KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. 

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," ujar Haedar.

Untuk masyarakat seluruh masyarakat Indonesia Muhammadiyah menghimbau untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap Covid-19 yang ditetapkan pemerintah serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja dan sebagainya.

"Seluruh masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media apapun. khususnya media sosial. Diperlukan sikap saling peduli dan berbagi dari masyarakat. Terutama terhadap saudara-saudara yang terkonfirmasi positif dan keluarga korban Covid-19 sebagai wujud ta’awun dan gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia," ujar Haedar.

Kepada seluruh umat beragama,  khususnya umat Islam. Muhammadiyah meminta semua berdoa agar agar Pandemi Covid-19 segera berakhir. Untuk itu para tokoh agama perlu terus memandu umat agar menjaga persatuan dan mcnjaga tempat ibadah sehingga terbebas dan tidak menjadi klaster Covid-19. Diharapkan para tokoh dan organisasi keagamaan dapat menjadi suri tauladan dan arif bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah bangsa dengan memberikan solusi dalam semangat kebersamaan dan spiritualitas.

Hal terakhir dari pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah himbauan kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan dan amal usaha agar mematuhi pedoman dan instruksi pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kaitannya dengan ibadah, kegiatan pendidikan, sosial dan aktivitas publik lainnya. 

Warga Persyarikatan hendaknya menjadi teladan dan pelopor bagi masyarakat dalam membantu. melayani. dan melindungi masyarakat dari Pandemi Covid-19 dengan penggalangan dana. peningkatan layanan kesehatan. dan bantuan sosial lainnya. Perhatian mesti dilakukan pada penanganan Covid-19 dan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan produktif dalam memajukan Persyarikatan, umat dan bangsa sebagai wujud dakwah dan tajdid yang menjadi misi utama Muhammadiyah. 

Walaupun mengkritisi penanganan Covid-19, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah bekerja keras menangani Pandemi Covid-19. Meski demikian, kerja dan kinerja pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Komentar

Loading...