Unduh Aplikasi

PP Migas Gol, Rp 1 juta Per-KK Terwujud

PP Migas Gol, Rp 1 juta Per-KK Terwujud
Demo 1 juta per bulan per kk, Foto : Net
BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengklarifikasi tudingan sejumlah pihak bahwa Partai Aceh ingkar janji. Muzakir menegaskan, janji-janji politik yang pernah disampaikan pada kampanye pemilihan gubernur lalu, tentang jatah Rp 1 juta per kepala keluarga (KK) kepada setiap masyarakat Aceh, dapat diwujudkan jika Peraturan Pemerintah (PP) Pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Aceh disahkan oleh Pemerintah Pusat serta pengelolaan migas diserahkan kepada Aceh.

Menurut Muzakir, banyak pihak yang menghakimi urung terealisasinya janji ini tanpa mengungkapkan isi janji politik itu secara keseluruhan.

"Jangan salah paham dan ini perlu diluruskan. Saya katakan kalau memang PP Migas disahkan, semua janji akan tercapai," kata Muzakir Manaf kepada wartawan, Jumat (23/10) usai menghadiri Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, di Hotel Hermes Aceh.

Karena dalam RPP Migas, kata Mualem, sudah diatur bahwa perbagian hasil migas 70 untuk Aceh dan 30 Pemerintah Pusat. Selama ini, banyak yang telah memutar balikkan fakta serta menyudutkan Partai Aceh.

"Intinya adalah jika PP migas diserahkan kepada Pemerintah Aceh, kenapa tidak, penghasilan Aceh melimpah ruah, tapi dengan catatan, dari hasil PP Migaslah kita akan berikan kepada masyarakat Aceh," tegasnya

Ketika ditanyai sudah sejauh mana RPP Migas tersebut, Mualem mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui permasalahn tersebut. Informasi yang dirinya terima RPP Migas sudah hampir rampung,

"Saya tidak mengetahui sudah sampai dimana, semuanya itu kewenangan Gubernur Aceh dan tidak melibatkan saya. Kita tunggu saja nanti bagaimana hasil selanjutnya," harap Mualem.

Namun, fakta yang berbeda disampaikan oleh anggota tim negosiasi RPP Migas Aceh, Adli Abdullah seperti yang dilansir Tribunnews, Ia mengatakan, penandatanganan PP Migas oleh Presiden Jokowi pada 5 Mei 2015 lalu, merupakan sejarah baru yang patut disyukuri rakyat Aceh. Negosiasi panjang nyaris delapan tahun itu akhirnya berbuah manis dengan dibentuknya Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA).

"Negosiasi yang panjang ini akhirnya membuat sejarah baru di Republik ini, Aceh sebagai sebuah provinsi dapat mengelola kekayaan alamnya sendiri," ujar Adli via telepon. Bahkan ia menambahkan, menurut hukum internasional, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) itu sepenuhnya dikelola negara.

|FAUZUL HUSNI

Komentar

Loading...