Unduh Aplikasi

Politisi Nasdem Dorong Pimpinan DPRA Laksanakan Amanat UUPA

Politisi Nasdem Dorong Pimpinan DPRA Laksanakan Amanat UUPA
Foto: Ist

BANDA ACEH - Politisi partai Nasdem mendorong agar pimpinan DPRA segera melaksanakan amanat UUPA, yaitu menjadwalkan paripurna pengesahan Nova Iriansyah sebagai gubernur definitif sisa jabatan 2017-2022.

"Sebagaimana amanat UUPA, maka dengan keluarnya kepres pemberhentian Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh, kami mendorong agar pimpinan DPRA segera menjadwalkan paripurna pengesahan Nova Iriansyah sebagai gubernur definitif", ungkap Indriani melalui siaran pers, Senin 19 Oktober 2020.

Hal tersebut tentu sebagai perwujudan dari implementasi UUPA yang sejak awal menjadi landasan gerak Pemerintahan Aceh dan dikawal bersama oleh seluruh rakyat Aceh.

"Maka sejatinya pimpinan DPRA dapat segera melaksanakan paripurna pengesahan dan pengangkatan Gubernur Aceh sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh" tambah Indri.

Seperti diketahui, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres),  Nomor: B -175 /Kemenseneg/D-3 /AN. 00.001/07/2020 ditanda tangani tanggal 20 Juli 2020 telah diterima oleh pimpinan DPRA. 

"Terlepas dari polemik tanggal penerimaan kepres oleh pimpinan DPRA, sejatinya pengesahan Gubernur definitif yang telah diamanatkan dalam UUPA dapat segera di jadwalkan" sebutnya.

Surat tersebut dapat menjadi acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), untuk segera memproses penetapan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh defenitif untuk sisa masa jabatan 2017-2020.

"Jikapun tidak diatur secara eksplisit dalam UUPA, maka pengangkatan wakil gubernur menjadi Gubernur dapat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dam berlaku secara Nasional" jelas Indri.

Legislatif dapat berpedoman pada ketentuan perundang-undangan umum, yaitu Pasal 173 UU No.10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014, tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Terakhir politisi Nasdem Aceh tersebut berharap agar DPRA dapat segera menjadwalkan paripurna pengesahan Gubernur Aceh definitif.

"Harapan rakyat Aceh sangat sederhana, DPRA dapat menjadwalkan paripurna pengesahan Gubernur definitif sebagai wujud penyelenggaran  pemerintahan yang baik dan efektif sesuai spirit dan nilai yang terkandung dalam MoU dan UUPA" tutup Indri.

Komentar

Loading...