Unduh Aplikasi

Politik Uang Membunuhmu!

Politik Uang Membunuhmu!
Sulthan Muhammad Yus, M.H.

Oleh: Sulthan Muhammad Yus, M.H.

Assalamualaikum April, hari mulai dihitung mundur. Tahun ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, lebih panas dan penuh retorika. Masing-masing pihak telah membangun citra serta berlindung dibalik kata-kata. Tentu ada yang memiliki narasi besar, ada pula yang sekedar melanjutkan narasi usang dengan modifikasi dan penyesuaian keadaan. Bahkan tidak memiliki tujuan apapun, kecuali berkuasa. Praktek demikian dianggap lumrah dalam kontestasi politik kita sekarang. Semakin liberal sebuah pertarungan maka semakin beragam pula motivasi orang berkuasa.

Jutaan baliho spanduk stiker kartu nama hingga duplikasi contoh kertas suara tersebar hampir di setiap rumah, sebagai alat mencari dukungan kepada penentu arah negara. Bicara politik otomatis bicara asa hidup rakyat. Tidak berlebihan jika setiap lima tahun pemilu diadakan sebagai tanda peralihan dan atau penguatan status quo. Prosesnya dari tingkat paling tinggi sampai tingkat terendah. Artinya pemilu di april mendatang satu-satunya jalan legal yang diberikan konstitusi bagi kita untuk mengevaluasi dan merekonstruksi kembali jalannya pemerintahan. Menyepelekan pemilu sama dengan menolak perubahan. Penolakan terhadap perubahan jalan menuju kerumitan masa depan.

Akibat keacuhan mayarakat terhadap pemilu, timbul persepsi bahwa kursi panas itu hanya didesain untuk pemilik logistik terbesar. Singkatnya ada uang ada suara, ada bantuan ada pertolongan, ada pertolongan memperbesar peluang menang. Mata rantai kesesatan itu secara sadar terpoles pada setiap pemilu. Upaya pembenahan selalu dilawan dengan ongkos pasang baliho, bahkan bercita-cita pun kini ada maharnya, begitulah cara pemilu kita sekarang berjalan. Ibarat bangunan tinggi yang dibangun atas kesalahan pondasi, tampak megah namun tak bisa dihuni. Sama dengan jalannya demokrasi kita kini, tampak sehat namun terancam mati. Kekacauan ini semakin massif.

Ini Pekerjaan Besar

Bukan makhluk berpikir namanya jika kita takluk dengan keadaan. Pendidikan politik kolektif perlu dilakukan secara massif. Bukankah semua kita mengatakan bahwa rakyat Indonesia kini telah cerdas? Biasanya yang cerdas lebih mudah menerima kebenaran dari pada kesesatan. Vitamin gagasan perlu didengungkan lagi, biaya politik mahal perlu dicegah, kehadiran agen penjual suara dalam pemilu harus dilawan dengan pengetahuan. Kedepan, layak dipertimbangkan bahwa politik uang dari rumah kerumah rakyat perlu dikategorikan sebagai extra ordinary crime jika memang semua serius menyelamatkan peradaban politik kita.

Indonesia pernah berada dalam era pertarungan ideologis dimana rakyat menentukan pilihannya berdasarkan kesadaran kolektif. Bahkan dibeberapa wilayah ancaman serta todongan senjata pun tidak menggoyahkan pilihan rakyat. Kaum emak secara swadaya di malam hari menyiapkan bekal untuk dibawa ke kampanye. Kaum bapak bersama-sama menjaga keamanan dan mengurusi persiapan tempat kegiatan. Tidak ada ongkos minyak apalagi ongkos becak. Kehadiran bukan hasil mobilisasi melainkan kehendak pribadi. Potret tersebut berbeda 180 derajat dengan keadaan pemilu kita saat ini.

Roda politik yang digerakkan dengan biaya tinggi tidak akan melahirkan perubahan apapun bahkan cenderung melanggengkan korupsi. Percuma meneriakkan lawan korupsi jika perilaku dari bawah sendiri condong koruptif. Jangan salahkan para caleg terpilih untuk mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di kemudian hari, karena keadaan demikian sudah menjadi tuntutan profesi. Peradaban tidak boleh dibangun semata-mata berdasarkan kemunafikan melainkan keikhlasan para penghuniya.

Sungguh saya percaya tidak ada satu orang pun yang menghendaki berbuat kejahatan kecuali atas paksaan keadaan. Perubahan itu tidak bisa dipaksakan dari atas melainkan harus dimulai dari swadaya rakyat. Jika seluruh pihak serius ingin merubah nasib negara ini maka ubahlah sikap kita itu sendiri.

Kesejahteraan menjadi mimpi semata saat prosesnya bergantung pada selembar ratus ribu. Keadilan menjadi utopis jika dibangun atas dasar bantuan sak semen untuk pembangunan, tidak akan ada perubahan subtantif jika besaran peredaran uang masih menjadi penentu keberpihakan politik. Apalagi jika uang yang beredar itu diproduksi dari aktifitas perdagangan narkoba.

Perlu diingat, kondisi hari ini menentukan nasib esok hari. Asa hidup kita generasi muda masih panjang, beban pun semakin menumpuk. Sudah waktunya semua pihak melawan kekuaatan uang dalam pemilu. Mustahil ada pemerataan pembangunan sumber daya manusia apalagi infrastuktur ekonomi jika anggaran yang tersedia menjadi bancakan guna membiayai aktifitas politik. Tidak ada pemberi jika tidak ada penerima, pun tidak akan ada penerimaan jika tidak ada pemberian. Saat politik uang semakin merajai, yang dirugikan bukan politisi melainkan rakyat itu sendiri.

Kenali pilihan yang tersedia

Di era perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi saat ini, bukan perkara sulit untuk mengenali pilihan yang tersedia. Kenali orangnya, kenali latar belakangnya, kenali ide-ide nya, kenali gagasannya, kenali cita-citanya serta kenali pula tawaran perjuangan politiknya. Ini mudah kok, tidak perlu bantuan orang lain apalagi sesepuh-sesepuhan untuk menentukan pilihan.

Cukup jadikan kewarasan akal kita sebagai pijakan dalam mendelegasikan daulat pada calon wakil rakyat. Dengan pola yang demikian maka dominasi modal terhadap pemilu kita bisa dikikis. Jangan sampai masyarakat kehilangan hak kritisnya dikemudian hari karena 300 ribu yang dibagikan dalam pemilu. “Hana sie kameng pre lam khauri”.

Percayalah, bagi politisi karbitan politik uang jauh lebih menguntungkan daripada politik narasi. Politik uang cenderung lahir dari orang tua yang tidak punya pengalaman, tidak punya kapasitas, track recornya di masyarakat amblas, tapi berkeinginan jadi orang besar, menjadi pemimpin, menjadi tokoh, dan cara yang paling instan untuk menggapainya adalah pembelian suara. Konon kini, virus mematikan itu mulai menjalar pada sebagian calon politisi muda. Jika tidak segera dilawan, virus ini bisa membunuhmu.

Kondisi demikian tercipta karena sedari awal tujuan politisi yang miskin ide itu kabur. Membangun akan lebih efektif dari bawah ke atas, dari desa ke ibu kota. Begitupula dengan membangun politik yang berkeadaban. Ia tak datang semata-mata sebagai anugerah dari Yang Kuasa. Perlu ikhtiar politik rakyat untuk mewujudkannya.

Publik kini terdogma oleh stereotype siapapun yang menang nasib kita akan sama saja. Tak ada yang berubah apalagi menuju sejahtera. Stereotype tersebut terus dikembangkan. Para caleg harus melawan lakop tersebut. Perlawanan bisa diawali dengan berlomba menunjukan identitas politiknya.

Para caleg juga perlu bersatu menolak membeli suara. Terkadang, perlu sikap keras untuk merubah kebiasaan buruk. Jika tidak politik kita akan semakin rusak. Jangan lupa pemilu adalah penentuan yang menentukan seluruh sendi kehidupan masyarakat. Ibarat pesawat, politisi adalah pilotnya.

Selaku penghuni kabin, masyarakat cuma bisa berharap dalam cemas sembari berdoa memohon pertolongan. Padahal Allah SWT telah berjanji Innallaha laa yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri (QS Ar-Ra’d: 11).

Berdiam diri dalam politik uang sama dengan memperuncing kemungkaran, membiarkan kemungkaran berarti menyepelekan janji Tuhan. Kabura maktan ‘ngindallahi Antaquuluu maa laa taf’aluun, Allah membenci orang yang mengatakan tapi tidak melakukan (QS As shaf: 3) Dalil tersebut berlaku bagi semua pihak, termasuk rakyat dan para calon wakilnya. Cermati dan mari Lawan Politik Uang!

Penulis merupakan Direktur Wain Advisory Indonesia

Komentar

Loading...