Unduh Aplikasi

Polisi: Jika Tak Urus Izin, Bank Keliling Harus 'Angkat Kaki' dari Pidie Jaya

Polisi: Jika Tak Urus Izin, Bank Keliling Harus 'Angkat Kaki' dari Pidie Jaya
Spanduk larang Banke di Gampong Meuko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua. Foto: AJNN/Muksalmina

PIDIE JAYA - Kepolisian Resort (Polres) Pidie Jaya memberi waktu kepada bank keliling di Pidie Jaya untuk mengurus izin operasi paling lambat Selasa 18 Februari 2020. Hal itu dikatakan Kapolres Pidie Jaya AKBP Musbagh Ni'am melalui Kasatreskrim Iptu Dedi Miswar kepada AJNN, Kamis (13/2).

Dedi Miswar menyebutkan, jika batas waktu yang telah ditetapkan, pihak bank keliling tidak juga mengurus izin operasi seperti yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, maka bank keliling yang saat ini meresahkan masyarakat tidak diperbolehkan lagi beroperasi, dengan kata lain, bank keliling harus angkat kaki dari Pidie Jaya.

"Kami memberikan waktu hingga Selasa depan, jika mereka (bank keliling) tidak juga mengurus izin operasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pidie Jaya, maka mereka tidak boleh lagi beroperasi di Pidie Jaya," kata Iptu Dedi.

Lanjut Dedi, ia khawatir jika banke masih beroperasi di Pidie Jaya tanpa izin, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebab nada ancaman telah ditabuh pada spanduk yang telah dibentangkan di beberapa gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Baca: Pemkab Pijay Larang Bank Keliling Beroperasi

"Karena ini sudah meresahkan, kami khawatir akan terjadi seperti yang tertulis di spanduk itu. Kita masih memberi kesempatan untuk mereka mengurus izin, jika memang tidak, mereka (bank keliling) tidak boleh lagi beroperasi di Pidie Jaya," terangnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) M Nasir menegaskan, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, pemerintah tidak akan mengeluarkan izin kepada bank keliling untuk beroperasi di Pidie Jaya, sebab, dengan bunga yang mencapai 25 persen dalam satu bulan, retenir tersebut jelas mencekik masyarakat.

"Bank saja dalam satu tahun hanya 9 persen bunganya, bank keliling ini dalam satu bulan mencapai 25 persen. Untuk izin beroperasi kami tidak akan mengeluarkannya. Solusi kepada masyarakat (pinjaman dana usaha) nanti pimpinan Pidie Jaya akan membahasnya, bisa melalui dana desa atau dana PNPM yang dulu," tegas Nasir.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...