Unduh Aplikasi

Polisi Diminta Segera Usut Dugaan Suap di DPRK Simeulue

Polisi Diminta Segera Usut Dugaan Suap di DPRK Simeulue
Korupsi, Foto : Okezone
SIMEULUE - Care Siemuelue Institute (CSI) meyakini amplop bermerek THR yang beredar di DPRK Simeulue merupakan dugaan uang suap dari PT Kasamaganda. Hal itu terkait dengan pembahasan rencana pemutusan kontrak kerjasama operasional (KSO) PT Kasamaganda dengan PDKS yang sedang hangat-hangatnya dibahas DPRK setempat.

"Ini patut diduga suap. Penghasilan DPRK telah diatur dalam anggaran daerah termasuk THR sehingga lembaga itu tidak boleh menerima THR dari bupati atau perusahaan lain. Apalagi DPRK sejak 2014 hingga Oktober tahun ini sedang panas-panasnya membahas rencana pemutusan KSO kebun plat merah yang sedang dikelola PT Kasamaganda," tegas Kadiv Analisis Data CSI Ismaludin, STP kepada AJNN, Kamis (22/10/2015).

CSI meminta kepolisian Simeulue segera menyelidiki dugaan suap ini. Dan patut dicurigai kemungkinan adanya jumlah uang lebih besar lagi yang telah diterima oknum-oknum DPRK setempat terkait kepentingan PT Kasamaganda.

"Pengakuan penerimaan uang oleh tiga pimpinan DPRK di depan para pengunjuk rasa dan disaksikan Kapolres langsung merupakan dasar kepolisian untuk menyelidiki. Ini bukan delik aduan, yang tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan untuk bisa ditangani," kata Ismal.

Ismal menambahkan jika benar amplop THR tadi berasal dari PT Kasamaganda berarti perusahaan tersebut memiliki keuntungan besar dalam mengelola kebun sawit daerah.

"Intinya PT Kasamaganda tidak rugi seperti laporannya ke PDKS sebesar Rp 18.5 milyar," ujarnya

Di tahun ini, Kejaksaan Tinggi Aceh telah mengeluarkan dua surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan terkait persoalan PDKS. Kabarnya pelaporan ke Kejati gratifikasi yang dialamatkan ke Riswan.NS dan kerugian Rp 51 milyar hasil LHP BPK terkait kinerja PDKS di bawah kepemimpinan bupati sebelumnya.

|ANTONI

Komentar

Loading...