Unduh Aplikasi

DUGAAN PEMUKULAN TERHADAP ZAHIDIN OLEH BUPATI ACEH BARAT CS

Polda Aceh Didesak Segera Periksa Ramli MS

Polda Aceh Didesak Segera Periksa Ramli MS
Zulkifli SH, Foto: Ist

BANDA ACEH - Kuasa Hukum Zahidin alias Tengku Janggot mendesak Polda Aceh untuk segera memeriksa Bupati Aceh Barat, Ramli MS terkait kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi beberapa bulan lalu.

Juru Bicara Kuasa Hukum Zahidin dari Kantor ARZ dan rekan, Zulkifli mengatakan, kasus ini sudah berjalan selama 98 hari proses penyelidikan dan penyidikan. Namun, belum terlihat adanya tanda-tanda pemeriksaan terhadap terlapor (Bupati Aceh Barat).

"Padahal secara hukum proses pemeriksaan terhadap terlapor harus segera dilakukan oleh pihak kepolisian demi terwujudnya persamaan hak di depan hukum," kata Zulkifli dalam keterangannya kepada AJNN, Rabu (10/6).

Baca: Kasus Pemukulan Oleh Bupati Aceh Barat Diambil Alih Polda Aceh

Kata Zulkifli, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73 /PUU-IX/2011, tertanggal 26 September 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana sepanjang tidak dilanjutkan untuk dilakukan proses penahanan, maka proses pemeriksaan ataupun penetapan tersangka yang disertai dengan dua alat bukti yang cukup sudah terpenuhi unsur bagi melakukan pemeriksaan tanpa harus menunggu surat balasan dari Presiden Republik Indonesia.

"Unsur kepolisian dalam hal ini Polda Aceh juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dan juga melayangkan surat permintaan dengan surat Nomor B/446/III/RES.1.24/2020, tertanggal 3 Maret 2020, perihal permohonan izin pemeriksaan Bupati Aceh Barat a.n Ramli MS," ujarnya.

Kemudian, lanjut Zulkifli, berdasarkan Pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 3 bagian kelima penyelidikan dan penyidikan, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak dimulainya penyelidikan dan penyidikan maka penyidik sudah harus mengirimkan izin kepada Presiden Republik Indonesia dimana dalam waktu 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan.

Baca: Kasus Pemukulan, Bupati Aceh Barat Merasa Diperas

Maka, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan, artinya terhitung sejak dilaporkan oleh pelapor, proses 60 hari sudah dihitung menjadi bagian dari yang disyarakat oleh UUPA.

"Merujuk pada fakta dan dalil hukum diatas, kami Kuasa Hukum Zahidin mendesak kepada bapak Kapolda Aceh agar segera melakukan pemeriksaan terhadap terlapor yaitu Ramli MS, dimana terhitung sejak dilaporkan di Polres Aceh Barat sampai saat ini telah melewati batas waktu 60 hari sesuai ketentuan yang menjadi dasar serta alasan penyidik dalam perkara ini," ucap Zulkifli.

Selain itu, tambah Zulkifli, untuk menghindari diskriminasi hukum dan terwujudnya persamaan hak di depan hukum (equality before the law) serta tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan dan proporsional, maka Polda Aceh untuk segera menindaklanjuti laporan polisi Nomor LP/29/II/2020 SPKT, tertanggal 18 Februari 2020.

"Karena ini menjadi satu kewajiban yang harus di penuhi untuk tegaknya keadilan di Provinsi Aceh," pungkasnya.

Komentar

Loading...