Unduh Aplikasi

IRWANDI DIVONIS TUJUH TAHUN

PNA Pertanyakan Independensi Majelis Hakim Sidang Irwandi

PNA Pertanyakan Independensi Majelis Hakim Sidang Irwandi
Irwandi Yusuf bersama Tiyong. Foto: Ist

BANDA ACEH - Pengurus Partai Nanggroe Aceh (PNA) angkat bicara terkait putusan atau vonis tujuh tahun penjara terhadap Irwandi Yusuf. PNA mempertanyakan independensi majelis hakim dalam memutuskan perkara yang menjerat Ketua PNA, Irwandi Yusuf.

Ketua Harian DPP PNA, Samsul Bahri alias Tiyong, mengatakan segenap pengurus dan kader PNA Se-Aceh merasa hakim telah berlaku tidak adil dalam memutuskan perkara tersebut. Hakim telah bersikap yang kurang lebih sama dengan Jaksa Penuntut Umum.

"JPU sebelumnya telah mengajukan tuntutan dengan mengabaikan fakta persidangan. Terutama keterangan para saksi yang dihadirkan sendiri oleh penuntut umum. Begitu juga dengan majelis hakim yang tidak menjadikan fakta persidangan sebagai landasan utama untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya," kata Tiyong, Senin (8/4).

Kalau fakta persidangan tidak menjadi pertimbangan hukum, kata Tiyong, untuk apa menghadirkan puluhan saksi dengan masa sidang berbulan-bulan. Kalau pada akhirnya majelis hakim hanya memenuhi hasrat KPK untuk menghukum Pak Irwandi.

"Melihat fakta tersebut kami mempertanyakan independensi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini," tegasnya.

Baca: Terbukti Terima Suap dan Gratifikasi, Irwandi Yusuf Divonis Tujuh Tahun Bui

Sebelumnya, Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Irwandi dinyatakan hakim bersalah menerima suap dan gratifikasi.

"Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, dan menerima gratifikasi berkala," kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Hakim menyebut Irwandi terbukti menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut diberikan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

Dana itu disebut untuk program pembangunan di Kabupaten Bener Meriah yaitu pembangunan jalan Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang dan jalan Krueng Gekeuh-Bandara Rembele. Atas usulan itu, Irwandi meminta orang kepercayaannya, Teuku Saiful Bahri, mengatur pemenang lelang program pembangunan itu.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...