Unduh Aplikasi

PNA Minta Sekda Aceh Jelaskan Alasan Pemangkasan Rumah Dhuafa

PNA Minta Sekda Aceh Jelaskan Alasan Pemangkasan Rumah Dhuafa
Sekjend DPP PNA, Miswar Fuady. Foto: Net

BANDA ACEH - Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) Miswar Fuady meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan pemangkasan rumah dhuafa sebelumnya direncakan akan dibangun 4.430 unit menjadi 780 unit.

Menurut Miswar Fuady, masyarakat Aceh perlu mengetahui alasan TAPA dan Banggar Dewar Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memangkas rumah dhuafa tersebut. Pasalnya, dalam evaluasi Kemendagri pembangunan rumah dhuafa tidak termasuk dalam item yang dipermasalahkan atau dilarang. 

"Masyarakat perlu tau kenapa TAPA dan Banggar DPRA memangkas rumah dhuafa, karena dalam evaluasi Kemendagri rumah dhuafa tidak dipermasaalahkan, malah Kemendagri meminta agar rumah dhuafa ditambah menjadi 6 ribu unit sesuai target RKPA," kata Miswar Fuady, saat dihubungi AJNN, Rabu (20/1).

Miswar Fuady mengungkapkan, jika Sekda Aceh tidak menjelaskan alasan pemangkasan, dikhawatirkan kabar adanya bonus pokir untuk pimpinan DPRA benar adanya. Sebab, rumah dhuafa sebanyak 4.430 unit sudah dilakukan verifikasi langsung ke calon penerima.

"Karena rumah itu sudah dilakukan verifikasi langsung ke calon penerima, jika Sekda Aceh tidak menjelaskan kepada masyarakat maka semakin menguatkan dugaan kabar anggaran rumah dhuafa tersebut diarahkan ke bonus pokir pimpinan DPRA yang dibatalkan oleh Mendagri," tutur Miswar.

Baca: Kesepakatan TAPA dan Banggar, Rumah Dhuafa Tersisa 780 Unit

Seperti diketahui, sebelumnya Mendagri telah melakukan evaluasi terhadap raqan APBA 2021, dimana dalam evaluasi tersebut disebutkan bahwa pokir-pokir DPRA sebesar Rp. 2,7 triliun yang tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dimasukan ke dalam Qanun APBA 2021.

Namun, setelah Banggar DPR Aceh dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) duduk bersama membahas hasil evaluasi Mendagri, pihaknya telah melakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi Mendagri, termasuk Pokir DPR Aceh, dimana setelah hasil evaluasi jumlahnyaemcapai Rp. 1,8 triliun. 

“Banggar dan TAPA telah bertemu untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Mendagri, tidak saja Pokir DPRA tapi semua masukan Mengadri  kami Tindaklanjuti. Pokir DPR Aceh sendiri jumlahnya setelah evaluasi sebesar Rp. 1,8 triliun,” sebut Ahmad Ahmad Dadek, Sabtu (9/1).

Berdasarkan catatan AJNN, awalnya adapun alokasi pokir DPRA yaitu ketua dijatah Rp. 41 miliar, wakil ketua Rp. 29 miliar, ketua fraksi Rp. 18 miliar, dan anggota Rp. 15 miliar, maka total pokir DPR Aceh paling sedikit Rp. 1,325 triliun. Dengan rincian, ketua Rp. 41 miliar, tiga orang wakil ketua Rp. 87 miliar, ketua fraksi 9 orang Rp. 144 miliar, serta 69 anggota sebesar Rp. 1,035 triliun.

Komentar

Loading...