Unduh Aplikasi

PNA Kubu Irwandi Yusuf Gugat Tiyong Cs

PNA Kubu Irwandi Yusuf Gugat Tiyong Cs
Haspan Yusuf Ritonga memperlihatkan bukti laporan terhadap Tiyong Cs ke PN Banda Aceh. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP PNA) kubu Irwandi Yusuf resmi menggugat DPP PNA versi Kongres Luar Biasa, Samsul Bahri alias Tiyong Cs.

Laporan tersebut didaftarkan oleh Tim Kuasa Hukum DPP PNA versi Irwandi Yusuf ke Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, Senin (7/10). Pendaftaran gugatan itu bernomor 53/pdt-sus-parpol/2019.

Adapun yang digugat oleh Irwandi Yusuf yakni tergugat I, Samsul Bahri yang merupakan mantan kader PNA, Irwansyah, tergugat II, mantan Sekjen PNA, Miswar Fuady, dan tergugat III, Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) partai Nanggroe Aceh (PNA), Irwansyah.

Tim kuasa hukum DPP PNA kubu Irwandi Yusuf saat mendaftarkan gugatan ke PN Banda Aceh. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

Tim kuasa hukum DPP PNA yang mendaftarkan diri ke PN Banda Aceh diketuai, Isfanuddin Amir, Haspan Yusuf Ritonga, Andi Lesmana, Husni Bahri Tob, Yahya, dan Muhammad Qodrat Husni Putra.

Saat membuat laporan itu, tim kuasa hukum juga didampingi oleh puluhan kader PNA. Juga turut hadir Ketua DPW PNA Kota Banda Aceh, Zaini Yusuf.

Haspan Yusuf Ritonga mengatakan langkah Irwandi Yusuf mengambil langkah hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum terkait kisruh selama ini. Sementara ketiga tergugat itu digugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar aturan dasar partai.

"Atas dasar penghormatan terhadap mekanisme dan aturan dasar partai yang diatur dalam AD/ART, makanya kami mengajukan gugatan ini. Apalagi Kongres Luas Biasa (KLB) PNA di Bireun sangat bertentangan dengan dasar aturan partai PNA," kata Haspan Yusuf Ritonga.

Selanjutnya, kata Haspan, pihaknya akan menunggu jadwal persidangan yang akan disampaikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tim kuasa hukum DPP PNA kubu Irwandi Yusuf bersama sejumlah pengurus saat mendaftarkan gugatan ke PN Banda Aceh. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

"Kami menggugat hanya orang-orang yang melakukan tindakan hukum saja, tapi orang-orang yang berbicara tanpa memiliki dasar yang bisa kami jadikan alasan untuk kami menggugat akan kami biarkan saja, dan mereka masih sebagai kader," jelasnya.

Tetapi, kata Haspan, apabila sudah melakukan tindakan hukum, apalagi mengikrarkan diri sebagai Ketua PNA, ini sangat berbahaya, dan ini yang harus diluruskan.

Haspan juga menjelaskan untuk sementara Kantor DPP PNA yang berada di Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh sudah ditutup, dan berpindah ke ke kantor baru di Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

"Disana kami tutup dan tidak ada operasi partai versi kami. Artinya ini kami lakukan jangan terkesan lah kami ribut masalah kesekretariatan itu, sehingga kami ambil inisiatif biar jangan ribut saja dan sudah kami buka di Lambhuk semua. Kunci kantor semua masih sama kami karena legalitas semua sama kami," ungkapnya.

Tak hanya itu, Haspan juga mengungkapkan kalau Surat Keputusan (SK) yang terdaftar Kemenkumham masih atas nama Irwandi Yusuf.

"Mereka (Kubu Tiyong Cs) masih berupaya untuk mendaftarkan ke Kemenkumhan, namun atas gugatan ini kami yakin tidak dilayani oleh pemerintah," ujarnya.

Komentar

Loading...