Unduh Aplikasi

PN Pidie Mulai Sidangkan Gugatan Rekanan Terkait Proyek Jembatan Gigieng

PN Pidie Mulai Sidangkan Gugatan Rekanan Terkait Proyek Jembatan Gigieng
Proyek jembatan rangka baja Gampong Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga yang bersumber dari dana Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2019. Foto: AJNN/Salman

PIDIE - Pengadilan Negeri (PN) Sigli mulai menggelar sidang pertama gugatan yang dilayangkan CV Brothers Sejati terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie, Selasa (22/2) dengan nomor perkara 3/Pdt.G/2021/PN Sgi, yang sebelumnya didaftar penggugat. 

Sidang gugatan tersebut terkait belum dibayarnya sisa pengerjaan proyek Jembatan Rangka Baja Gampong Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga yang bersumber dari dana Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2019 yang dikerjakan CV Brothers Sejati. 

"Ditempuh upaya mediasi dulu dengan menunjukan hakim mediator untuk melakukan mediasi antara penggugat dan tergugat," kata Ketua Majelis Hakim Daniel Saputra SH MH yang memimpin persidangan serta dua hakim angggota Erwin Susilo SH dan Adji Abdillah SH.

Pantauan AJNN di ruang sidang PN Sigli, dari tergugat dihadiri Direktur CV Brothers Sejati Saiful Bahri, bersama kuasa hukumnya M Amin Said MH M Hum, sementara dari pihak Dinas PUPR Pidie selaku tergugat di wakili dari Bagian Hukum Sekdakab Pidie. 

Usai menjalani persidangan, penggugat dan tergugat mengikuti upaya mediasi yang difasilitasi hakim mediator. 

Kuasa Hukum CV Brothers Sejati M Amin Said, dikonfirmasi AJNN mengatakan, tim hakim mediator mengharapkan adanya upaya mediasi atau perdamaian. Pada prinsipnya penggugat juga menginginkan perkara ini dapat selesai secara damai. 

Baca: Tak Dibayar Usai Pengerjaan, CV Aceh Brothers Gugat PUPR Pidie

Dalam upaya mediasi di PN Sigli, penggugat menyampaikan kerugian materil yang dialami kliennya pada pengerjaan proyek itu. Kerugian pokok materil sebesar Rp 510 juta dan immateril Rp 150 juta. 

"Saat mediasi tergugat yang diwakili bagian hukum belum bisa memberikan jawaban karena mereka akan berkonsultasi dengan pihak PUPR setempat," kata M Amin Said. 

Dia menambahkan, jika nanti memang ada itikad baik dari pihak tergugat, maka pihak penggugat akan mengkaji kembali jumlah kerugian materil dan immateril yang harus dibayar. 

"Yang penting ada ada itikad baik dari tergugat saat proses perdamaian ini maka kita juga akan mundur selangkah" ujarnya. 

Pada sidang mediasi selanjutnya, pihak penggugat akan menyampaikan draf tawaran minimal kerugian yang harus dibayar untuk mencapai perdamaian. 

"Hakim mediasi punya waktu 30 hari dan kalau tidak cukup waktu akan ditambah lagi. Tapi kalau memang ada itikat baik antara penggugat dan tergugat maka dua kali sidang akan selesai," cetus M Amin. 

Komentar

Loading...