Unduh Aplikasi

PN Jakarta Selatan Kalahkan Gugatan Perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser

PN Jakarta Selatan Kalahkan Gugatan Perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser
Ekosistem Leuser sebagai penyedia air bersih untuk jutaan rakyat Aceh. Foto: Paul Hilton

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengalahkan tuntutan Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (Geram). Elemen sipil ini menuntut Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh karena menghapus Kawasan Ekosistem Leuser dari Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013).

Geram menilai kedua lembaga itu tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan qanun tersebut. Mereka juga menyertakan Menteri Dalam Negeri sebagai tergugat karena tidak membatalkan RTRW Aceh yang sebelumnya dinyatakan tidak mengikuti hasil evaluasi Kementerian tersebut.

Nurul Ikhsan, pengacara Geram, mengatakan menolak keputusan yang dibacakan majelis hakim, kemarin, dan bakal menggugat ke pengadilan tingkat tinggi. Menurut dia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh harusnya memenuhi kewajiban mereka melindungi nyawa dan keberlangsungan hidup masyarakat Aceh melalui perlindungan lingkungan hidup.

“Ini adalah pertama kalinya gugatan warga negara datang dari Aceh dan kami siap untuk melanjutkan perjuangan untuk menegakkan hukum di Indonesia demi Kawasan Ekosistem Leuser,” kata Nurul, seperti tertulis dalam rilis yang diterima AJNN, Rabu (30/11).

Majelis Hakim berpendapat bahwa KEL masuk ke dalam Pola Ruang Aceh sebagai Kawasan Lindung. Oleh karena itu, majelis menilai qanun tersebut tidak perlu menyebutkan KEL secara eksplisit. Majelis juga menilai para penggugat tidak mengalami kerugian dengan tidak dimasukannya KEL di dalam RTRW Aceh.

Majelis juga mengatakan bahwa gugatan warga negara tidak dapat membatalkan peraturan daerah/qanun. Majelis menolak seluruh gugatan Geram.

Nurul mengatakan pertimbangan hakim tersebut tidak tepat. KEL mempunyai kekhususan sendiri sehingga “berhak” diperlakukan beda dengan kawasan lindung. KEL mempunyai fungsi khusus sehingga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional.

“Kami juga tidak pernah meminta hakim membatalkan qanun. Kami hanya memohon majelis hakim memerintahkan para tergugat untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Nurul.

Kasus gugatan ini didaftarkan oleh GeRAM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 Januari 2016. Efendi, salah satu penggugat, mengatakan tidak memiliki pilihan selain banding. “Kami sangat kecewa akan keputusan hari ini dan akan membawa sidang ini ke Mahkamah Agung apabila itu yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan.”

| Rilis

Komentar

Loading...