Unduh Aplikasi

PMSP Covid-19 Dorong Pemerintah Daerah Lebih Proaktif Tangani Masuknya TKI ke Aceh

PMSP Covid-19 Dorong Pemerintah Daerah Lebih Proaktif Tangani Masuknya TKI ke Aceh
Agusta Mukhtar. Foto: Ist

BANDA ACEH - Posko Masyarakat Sipil Peduli (PMSP) Covid-19 Aceh, menilai lambatnya proses pencegahan terhadap penyebaran virus corona bisa berdampak lansung pada meluasnya penderita yang tertular, dan secara otomatis akan membuat beban untuk penanggulangan atau pemulihan akan menjadi sangat besar, bahkan mungkin diluar batas kemampuan.

"Tidak ada jalan lain, seluruh komponen masyarakat harus bekerja sama, saling mendukung agar dampak virus corona tidak terus meluas dan penyebaran wabahnya akan cepat tuntas," kata Koordinator Posko Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 Aceh, Agusta Mukhtar dalam keterangan tertulis seperti diterima AJNN, Rabu malam (1/4).

Baca: Masyarakat Sipil Aceh Buka Posko Peduli Covid 19

Caranya, kata Agusta, pemerintah kabupaten/kota harus lebih pro-aktif dalam penanganan masuknya warga Aceh yang pulang dari Malaysia. Itu adalah salah satu solusi untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ke Aceh.

Kemudian, kata Agusta, aparat gampong juga harus mebentuk "pageu gampong". Kemudian melibatkan aparat TNI dan Polri untuk mengantisipasi warga yang masuk ke Aceh.

Menurut Agusta, pemerintah kabupaten/kota juga harus mempersiapkan tempat untuk karantina, serta membuka dapur umum khusus bagi orang yang pulang dari daerah rawan virus corona, seperti Malaysia.

Seluruh relawan yang ada di Posko Masyarakat Sipil, kata dia, juga harus selalu berkoordinasi dengan gusus tugas Covid- 19 di setiap kabupaten/kota dan terlibat secara lansung dalam penanganan warga Aceh yang pulang dari luar yang sudah atau akan ditempatkan pada tempat-tempat yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

"Pemerintah Aceh juga harus segera menghentikan jalur penerbangan komersil ke Aceh, kecuali untuk suplai logistik dan keperluan medis," ujarnya.

Agusta menambahkan, Forkompimda juga harus memperketat pemeriksaan di perbatasan, dan jalur keluar masuk darat antara Aceh-Sumatera Utara.

Disisi lain, kata Agusta, Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020 telah meminta para TKI agar menunda pulang ke indonesia. Sebagai tanggungjawab, pemerintah akan menyalurkan logistik kepada para TKI melalui KBRI.

Menanggapi hal tersebut, Agusta meminta kepada Posko Masyarakat Sipil Peduli Covid-19 di seluruh kabupaten/kota untuk melakukan advokasi, khususnya pendataan terhadap masyarakat Aceh yang bekerja di Malaysia dengan melibatkan aparat Gampong.

"Karena aparat gampong lebih mengetahui siapa saja warganya yang bekerja di Malaysia. Hal itu perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data akurat dan sebagai antisipasi kalau suatu waktu akan dilakukan penyaluran logistik kepada mareka," ungkap Agusta.

Komentar

Loading...