Unduh Aplikasi

PMI Aceh Bukan Organisasi Kaleng-kaleng

PMI Aceh Bukan Organisasi Kaleng-kaleng
Ilustrasi: berita satu

KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Muhammad Jusuf Kalla melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Aceh Periode 2020 – 2025, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa, 29 Desember 2020. Pada periode ini, Murdani Yusuf, didaulat sebagai nakhoda organisasi itu. 

Seperti biasa, kepengurusan baru pasti diamanahi harapan baru. Untuk organisasi sebesar PMI, tentu harapan ini bukalah suatu yang muluk-muluk. Apalagi dalam rekam jejaknya, PMI telah membuktikan keandalannya untuk menjadi memberikan sumbangsih dalam kehidupan bermasyarakat. 

Jusuf Kalla sendiri berpesan agar PMI Aceh dapat semakin maksimal berkontribusi dalam berbagai aksi di bidang sosial dan kemanusiaan. Seluruh pengurusnya, harus mampu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar organisasi itu, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. 

Sementara Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta PMI Aceh selalu berada di garda terdepan dalam kondisi apapun, membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, memberikan pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. 

Di Aceh, organisasi ini memang telah memberikan bukti nyata. Terutama usai gempa bumi dan tsunami 2004. PMI, bersama sejumlah organisasi nirlaba nasional dan internasional bahu membahu bersama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh membantu masyarakat untuk menemukan kembali ritme kehidupan setelah babak belur dihantam dua bencana tersebut. 

Selama ini, PMI di daerah juga terus berkiprah membantu masyarakat, terutama dengan menyediakan darah untuk pasien yang membutuhkan. Kerja-kerja ini semakin berat karena PMI juga dituntut untuk hadir membantu masyarakat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Namun yang tak kalah penting adalah keterbukaan organisasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, PMI Aceh terkesan dikelola secara tertutup. Karena itu, kepengurusan PMI Aceh yang harus berani menjadi organisasi yang terbuka. 

Melaporkan pertanggungjawaban keuangan yang mereka kelola kepada publik secara berkala. Dan mendata seluruh aset PMI Aceh yang ada dan mengumumkan kekayaan organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. 

Organisasi ini hanya bisa berkembang jika seluruh pengurus memilih bersikap terbuka, tanpa terkecuali. Kesalahan-kesalahan di masa lalu, jangan lagi terulang. Organisasi ini terlalu besar hanya untuk dikuasai oleh segelintir orang saja. PMI bukan organisasi kaleng-kaleng. 

Komentar

Loading...