Unduh Aplikasi

Plus minus Kementerian yang diubah Jokowi

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Hermanto mengaku sudah merampungkan pembahasan nomenklatur kementerian Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pembahasan itu melibatkan sejumlah pakar, fraksi dan jajaran birokrat hingga Jumat malam.

DPR memberikan sejumlah pandangan terhadap enam poin perubahan struktur kementerian di pemerintahan Jokowi-JK. Ada yang diberi pandangan positif dan negatif.

Yang postitif, Agus menuturkan, DPR sepakat dengan Presiden Jokowi untuk menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Berdasarkan hasil audiensi dengan para pakar hukum tata negara dan birokrat, dulunya, dua kementerian ini memang satu kesatuan.

"Dari situ kami memandang positif, tinggal dikuatkan," kata Agus Hermanto, Sabtu 25 Oktober 2014.

Sementara itu, untuk negatifnya, DPR lanjut Agus, menyoroti rencana penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Politisi Demokrat itu mengatakan, dua kementerian ini sangat sulit digabungkan karena fokusnya berbeda.

Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki fokus global, sedangkan Kementerian Kehutanan fokusnya sektoral. Belum lagi ada persoalan pada penggabungan pejabat eselon, berapa yang akan dimutasi dan fokus kerjanya.

"Negatifnya nanti pemerintah juga harus fokus pada anggarannya. Kan tidak mungkin bisa langsung bekerja, sehingga pertimbangan kami seperti itu," ujarnya.

Kemudian, rencana memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga disoroti DPR.

Dalam pembahasan dengan pakar, Agus menyatakan, pemecahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini perlu kajian mendalam. Sebab, pada prinsipnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang sistem pendidikan berjenjang dan terstruktur, yakni pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Selama ini, terang dia, manajemen pendidikan nasional dikelola oleh satu kementerian yang mengurusi pendidikan dari anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi. "Ini perlu ditangani secara tuntas," terang Agus.

"Kalau menurut saya, yang negatif-negatif ini pemerintah perlu menyiapkan dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.

|VIVANEWS

Komentar

Loading...