Unduh Aplikasi

Plt Jangan Belagu

Plt Jangan Belagu
ilustrasi oleh Nacho Diaz

AWAL September lalu, pakar hukum tata negara Refly Harun menegaskan bahwa kewenangan seorang kepala daerah tidak bisa digantikan. Peran ini tak tergantikan bahkan oleh seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk untuk mengisi posisi sementara gubernur. Demikian juga untuk pejabat di tingkat pemerintah kota atau kabupaten.

Namanya juga pengganti sementara, para pelaksana tugas itu tidak mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Berbeda dari gubernur terpilih dalam pemilihan kepala daerah. Mereka memegang mandat penuh dari rakyat untuk melaksanakan visi dan misi mereka, sejak dilantik hingga masa tugas itu berakhir.

"Belagunya minta ampun. Dia tidak dipilih oleh rakyat tapi selalu merasa dia gubernur yang sesungguhnya. Mereka tidak berhak mengacak-acak APBD atau Perda karena tidak mendapat mandat dari rakyat," ujar Refly dalam sebuah wawancara.

Aceh pernah memiliki pengalaman buruk dengan seorang pelaksana tugas yang seharusnya menyelamatkan hutan Aceh. Dengan “kegubernurannya”, yang bersangkutan malah memberikan izin land clearing lahan di Kawasan Ekosistem Leuser, di Aceh Timur, seluas 1.470 hektare kepada perusahaan sawit asal Medan, Sumatera Utara.

Seorang pelaksana tugas hanya berwenang untuk menjalankan administrasi pemerintahan. Dia tak berhak membuat kebijakan apalagi mengobok-obok yang sudah tertata. Meski duduk di ruang kerja gubernur dan menempati rumah dinas gubernur, dia bukan gubernur. Dia hanya pelaksana gubernur. Karena gubernur sebenarnya adalah seseorang yang kini menjalani masa cuti dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Yang harus dilakukan oleh seorang pelaksana tugas, entah itu gubernur, wali kota atau bupati, adalah tetap menjaga iklim perpolitikan yang kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada 2017. Aceh perlu sosok yang mampu menyesuaikan diri. Seorang negarawan yang memiliki gaya komunikasi yang humanis dan kemampuan untuk memahami rakyatnya.

Komentar

Loading...