Unduh Aplikasi

Plt Gubernur Tak Beri Kepastian, Paripurna LPJ APBA 2019 Ditutup

Plt Gubernur Tak Beri Kepastian, Paripurna LPJ APBA 2019 Ditutup
Sidang Paripurna DPR Aceh terkait Raqan LPJ APBA Tahun 2019. Foto AJNN/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terpaksa menutup persidangan tentang penyampaian dan pembahasan rancangan qanun Aceh terkait pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJ) APBA tahun 2019, Selasa (1/9).

Sidang paripurna tersebut tidak dilanjutkan lagi karena para wakil rakyat itu berang terhadap sikap Plt Gubernur Aceh yang tidak menghadiri dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Baca: Tak Hanya Interpelasi, DPRA Ancam Gulingkan Plt Gubernur Aceh

Sebelum ditutup, sidang sempat ditunda selama 30 menit untuk berkomunikasi mengenai jadwal kehadiran Plt Gubernur Aceh. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Nova Iriansyah tidak memberikan komitmen untuk bergabung dalam rapat penyampaian LPJ itu.

Karena tidak ada kepastian kehadiran Nova, pimpinan sidang memberikan tanggapan setiap fraksi guna pengambilan keputusan agenda sidang ini apakah ditunda kembali atau ditutup.

Dari sembilan Fraksi, hanya PPP dan Demokrat yang meminta penundaan atau penjadwalan ulang paripurna. Sedangkan tujuh Fraksi lainnya sepakat agar sidang rancangan qanun LPJ APBA 2019 tersebut tidak dilanjutkan lagi (tutup buku).

"Berdasarkan pandangan dari seluruh fraksi-fraksi, maka rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan pembahasan rancangan qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2019 ditutup," ucap Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin sambil mengetok palu sidang.

Saat ditanyakan apakah penutupan sidang itu sebagai bentuk penolakan LPJ, Wakil Ketua DPRA, Safaruddin hanya menjawab bahwa mereka sudah menjalankan proses sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan berlaku. Bahkan sudah dua kali penundaan.

"Secara kita sudah penuhi aturan dan ketentuan yang kita miliki, baik tata terrtib, dan peraturan perundang-undangan. LPJ APBA 2019 ini harusnya disampaikan dan dibahas. Tapi ini tak terpenuhi," ujar Safaruddin.

Safaruddin menyampaikan, Plt Gubernur Aceh memang tidak punya niat untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Walaupun demikian, DPRA memiliki mandat secara konstitusional mempertanyakan semua persoalan.

"DPRA punya sikap tersendiri terhadap laporan pertanggungjawaban APBA 2019 ini. Paling tidak kita dapat menunjukkan sikap bahwa DPRA sudah seharusnya menggunakan hak yang dimiliki DPRA secara konstitusional (interpelasi hingga pemakzulan)," tutur politikus Gerindra itu.

Komentar

Loading...