Unduh Aplikasi

Plt Gubernur Aceh Keluarkan Instruksi PNS Dilarang Mudik

Plt Gubernur Aceh Keluarkan Instruksi PNS Dilarang Mudik
Potongan surat Plt Gubernur Aceh tentang larangan mudik. Foto: Ist

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh untuk tidak melakukan mudik Ramadan maupun Idul Fitri 1441 Hijriah.

Instruksi itu tertuang dalam surat Nomor 07/INSTR/2020, tentang sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat dan aparatur sipil negara agar tidak mudik guna menghindari virus corona (Covid-19).

Surat tertanggal, Selasa 14 April 2020 itu ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota Se Aceh.

Karo Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto membenarkan surat instruksi Plt Gubernur Aceh tersebut.

"Iya benar-benar (surat instruksi masyarakat dan ASN tidak mudik)," kata Iswanto saat dikonfirmasi AJNN, Rabu (15/4).

Dalam surat itu, Nova mengatakan, instruksi tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1028/2020 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-2019 di Aceh.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Serta Surat Edaran Menpan-RB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Maka dari itu diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh," kata Nova dalam suratnya seperti yang dikutip AJNN, Rabu (15/4).

Adapun poin Instruksi Plt Gubernur Aceh tersebut antara lain, menerbitkan imbauan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten/kota dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik ke luar dan ke dalam provinsi Aceh pada Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1441 hijriah.

"Melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1441 H, baik antar kabupaten/kota dalam provinsi Aceh maupun ke luar provinsi Aceh," ujar Nova.

Kemudian, dalam hal masyarakat yang terlanjur mudik, maka pemerintah kabupaten/kota, menginstruksikan kepada keuchik atau nama lain untuk membentuk Satgas Gampong Pengawas Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan dan melaporkan ke kantor kecamatan maupun kabupaten/kota untuk proses pengawasan.

"Memberikan arahan secara berjenjang (Kecamatan sampai ke Gampong atau nama lain) mengenai Instruksi Gubernur ini untuk menghindari stigma negatif kepada para pemudik," imbuh Nova.

Selanjutnya, setiap Kecamatan diminta membentuk Satgas Covid-19, dengan tugas utamanya memantau ODP dengan memanfaatkan secara optimal Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), tenaga Bidan Desa, Pendamping Desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta relawan lainnya dalam menjalankan protokol kesehatan terhadap ODP.

Banner Kerja Sama Aceh Hebat

Komentar

Loading...