Unduh Aplikasi

Plt Gubernur Aceh dan DPRA Tolak Peraturan Menteri Keuangan

Plt Gubernur Aceh dan DPRA Tolak Peraturan Menteri Keuangan
Surat Plt Gubernur Aceh ke Menteri Keuangan. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyatakan keberatan terhadap aturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020.

Dalam aturan itu menyebutkan bahwa penyaluran dana otonomi khusus (DOK) dan dana tambahan infrastruktur (DTI) dilakukan dengan memperhitungkan sisa DOK dan DTI tahun anggaran sebelumnya yang tersimpan di rekening kas umum daerah.

Menurut Nova, Pemerintah Indonesia harus membayar dana otonomi khusus Aceh setara 2 persen dari DAU nasional dan tahun ke-16 sampai tahun ke-20 menjadi 1 persen. Aturan Menteri Keuangan itu menyebabkan Aceh kehilangan uang sebesar Rp 1 triliun.

“Jumlah ini disesuaikan dengan SILPA Aceh, setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Nova, Kamis, 30 Juli 2020.

Nova, dalam surat yang dilayangkan ke Kementerian Keuangan, meminta Pemerintah Indonesia membuat aturan yang mengacu Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pasal 183 ayat (2) itu, menyebutkan bahwa Otsus Aceh setara 2 dari DAU nasional dan tahun ke-16 hingga ke-20 berkurang menjadi 1 persen.

Berkurangnya dana otsus Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Rp. 7.555.278.348.000 menjadi Rp.6.524.771.725.638,- dikarenakan tranfer memperhitungkan silpa Otsus TA. 2019 Rp. 1.030.506.622.362,- sesuai pasal 36 ayat (4) PMK 35/2020.

Akibatnya, program dan kegiatan yang yang sudah dianggarkan di tahun Anggran 2020 tidak memiliki anggaran untuk dilaksanakan karena SILPA Tahun Anggaran 2019 menjadi pengurang.

Hal ini juga mengharuskan Pemerintah Aceh Melakukan penyesuain pembagiian dana Otsus dan Doka Bagi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020.

Dengan demikian, konsekuensi Perppres 54 Tahun 2020 saja, mengharuskan Pemerintah Aceh mengubah kembali keputusan tentang besar pembagian Dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota tahun ini.

Menurut Nova, Pemerintah Aceh tengah mengidentifikasi program dan kegiatan yang bersumber dari otonomi khusus 2020 untuk menyesuaikan jumlah otonomi khusus yang diterima Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah di seluruh Aceh.

Baca: Hendra: PMK 35 Tahun 2020 Merupakan Pengkhianatan terhadap UUPA

Padahal SILPA Tahun anggaran 2019 yang telah di audit oleh BPK RI yang terdapat dalam lampiran lima penjabaran APBA dan APBK bagi kab/kota tersebut belum final karena masih terdapat kewajiban pembayaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada pihak ketiga yang menggunakan dana OTSUS tahun anggaran 2019, dimana setalah audit DOKA tahun anggaran 2020 dalam Qanun Otsus No 1 Tahun 2018 dan Pergub 22 Tahun 2019, SILPA DOKA Kab/Kota tahun anggaran 2019 menjadi pengurang untuk tranfer doka 2020.

Skema lain yang akan diusahakan Pemerintah Aceh agar dana pembangunan tidak berkurang adalah tetap mengajukan usulan sebesar 2 persen dari DAU Nasional. Dalam Peraturan Presiden tentang DAU nasional tahun ini, dana otonomi khusus yang seharusnya diterima Aceh sebesar Rp 7,5 triliun.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Hendra Budian, mengatakan Keputusan Menteri Keuangan itu mencekik APBA 2020. Bahkan hingga saat ini, Pemerintah Indonesia baru mentransfer kurang dari 30 persen dana tambahan hasil minyak dan gas ke kas Pemerintah Aceh.

“Kebijakan pusat ini sangat berpengaruh pada kemampuan Aceh menyelenggarakan pembangunan,” kata Hendra.

Tahun ini, kata Hendra, Aceh telah kehilangan triliunan rupiah. Padahal Pemerintah Aceh dan DPR Aceh telah memasukkan uang itu dalam APBA 2020.

Di awal pandemi Covid-19, kata Hendra, lewat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN, APBA Aceh berkurang menjadi Rp 7,5 triliun.

“Harusnya aturan ini tidak berlaku di Aceh. Aturan itu bertentangan dengan UUUPA. Rumus penyaluran dana dalam aturan baru ini konyol. Kita harus menolaknya," kata Hendra Budian. 

Komentar

Loading...